PALANGKA RAYA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan partai non-parlemen mengajukan calon dalam kontestasi pilkada, serta potensi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membentuk poros baru atau bergabung dengan poros yang sudah ada dalam Pilgub Kalteng mendatang, menarik perhatian kader PSI Kalteng, Eldoniel Mahar, untuk mengungkapkan pendapatnya, Sabtu (24/8).
Eldoniel menegaskan bahwa hasil Pilgub Kalteng nantinya tidak hanya akan mempengaruhi nasib dan kepentingan provinsi ini semata, tetapi juga akan terkait erat dengan arah kebijakan politik di tingkat nasional.
“PSI Kalteng, sebagai bagian dari PSI di tingkat pusat yang merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, harus memastikan koalisi yang dipilih sejalan dengan kepentingan koalisi di tingkat pusat. Hal ini penting untuk mewujudkan kerja sama politik pusat dan daerah yang lebih kompak, efektif, dan efisien,” ujarnya.
“Untuk itu, PSI Kalteng harus berkonsultasi dengan DPP berdasarkan integritas dan kejujuran sebelum menentukan koalisi pada Pilgub mendatang,” tambah Eldoniel.
“Intinya, PSI Kalteng memiliki kewajiban untuk memperkokoh keberadaan koalisi besar di tingkat nasional, demi menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengusung misi Asta-Cita Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan program dan visi Pak Jokowi, memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya. (Soc/yan/b-3)
PALANGKA RAYA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan partai non-parlemen mengajukan calon dalam kontestasi pilkada, serta potensi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membentuk poros baru atau bergabung dengan poros yang sudah ada dalam Pilgub Kalteng mendatang, menarik perhatian kader PSI Kalteng, Eldoniel Mahar, untuk mengungkapkan pendapatnya, Sabtu (24/8).
Eldoniel menegaskan bahwa hasil Pilgub Kalteng nantinya tidak hanya akan mempengaruhi nasib dan kepentingan provinsi ini semata, tetapi juga akan terkait erat dengan arah kebijakan politik di tingkat nasional.
“PSI Kalteng, sebagai bagian dari PSI di tingkat pusat yang merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, harus memastikan koalisi yang dipilih sejalan dengan kepentingan koalisi di tingkat pusat. Hal ini penting untuk mewujudkan kerja sama politik pusat dan daerah yang lebih kompak, efektif, dan efisien,” ujarnya.
“Untuk itu, PSI Kalteng harus berkonsultasi dengan DPP berdasarkan integritas dan kejujuran sebelum menentukan koalisi pada Pilgub mendatang,” tambah Eldoniel.
“Intinya, PSI Kalteng memiliki kewajiban untuk memperkokoh keberadaan koalisi besar di tingkat nasional, demi menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengusung misi Asta-Cita Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan program dan visi Pak Jokowi, memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya. (Soc/yan/b-3)
