APBN Kalteng Mencapai Rp764,1 Miliar

PALANGKA RAYA – Sampai akhir Januari 2023, realisasi pendapatan APBN Kalteng mencapai Rp764,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp368,1 miliar (92,9%, yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh Rp367,2M (34,7%, yoy), PPn Rp371,8M (371,8%) dan Bea Keluar Rp19,2 M (132,2%, yoy).

“Pada sisi lain, secara nominal, kinerja belanja APBN TA 2022 tumbuh Rp1.036 M (80,36%, yoy) yang didorong peningkatan alokasi belanja TKDD Rp4.704,6 M (29,4%),” kata Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo saat pres rilis kinerja APBN tahun 2023 di Kantor KPP Pratama Palangka Raya, Kamis (23/2).

Hari mengatakan, alokasi belanja K/L mengalami penurunan Rp541,9 M (-7,8%, yoy), pada jenis belanja barang Rp287,9 M (-11,2%, yoy) dan belanja modal Rp312,1 M (-14,6%, yoy). Realisasi pelanja pemerintah pusat (K/L) mencapai Rp178,7 M (2,8%) atau terkontraksi -23,3% (yoy).

“Kondisi tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan belanja modal yang cukup signifikan, karena kegiatan pada K/L masih dalam tahap awal pelelangan. Pada belanja Modal dengan total pagu Rp1.821 M, terdapat outstanding kontrak Rp109,84 miliar atau 6,04%,” ucapnya.

Sementara itu, realisasi TKD mencapai Rp2.146 M (10,4%), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DBH yang meningkat Rp864,8 M (459%, yoy). Hal ini didorong peningkatan kinerja penerimaan sektor minerba (batubara) TA 2022 akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah.

“DBH yang telah disalurkan berupa jenis DBH SDA minerba-iuran tetap, minerba-royalti dan perikanan, sedangkan DAU yang telah disalurkan berupa block grant yang ditujukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah,” tegasnya.

Sedangkan DAK fisik dan dana desa (DD) belum dapat disalurkan karena masih dilakukan persiapan OMSPAN. Sebagai informasi Mulai TA 2023, penyaluran TKDD dialihkan melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan layanan dan monev untuk mengoptimalkan dan menselaraskan penggunaaan TKDD.

“Sampai 31 Januari 2023 telah disalurkan dana bagi hasil Rp1.053,0M dan DAU Rp1.093,3M,” ujarnya. (kom/abw/b5/aza)

PALANGKA RAYA – Sampai akhir Januari 2023, realisasi pendapatan APBN Kalteng mencapai Rp764,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp368,1 miliar (92,9%, yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh Rp367,2M (34,7%, yoy), PPn Rp371,8M (371,8%) dan Bea Keluar Rp19,2 M (132,2%, yoy).

“Pada sisi lain, secara nominal, kinerja belanja APBN TA 2022 tumbuh Rp1.036 M (80,36%, yoy) yang didorong peningkatan alokasi belanja TKDD Rp4.704,6 M (29,4%),” kata Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo saat pres rilis kinerja APBN tahun 2023 di Kantor KPP Pratama Palangka Raya, Kamis (23/2).

Hari mengatakan, alokasi belanja K/L mengalami penurunan Rp541,9 M (-7,8%, yoy), pada jenis belanja barang Rp287,9 M (-11,2%, yoy) dan belanja modal Rp312,1 M (-14,6%, yoy). Realisasi pelanja pemerintah pusat (K/L) mencapai Rp178,7 M (2,8%) atau terkontraksi -23,3% (yoy).

“Kondisi tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan belanja modal yang cukup signifikan, karena kegiatan pada K/L masih dalam tahap awal pelelangan. Pada belanja Modal dengan total pagu Rp1.821 M, terdapat outstanding kontrak Rp109,84 miliar atau 6,04%,” ucapnya.

Sementara itu, realisasi TKD mencapai Rp2.146 M (10,4%), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DBH yang meningkat Rp864,8 M (459%, yoy). Hal ini didorong peningkatan kinerja penerimaan sektor minerba (batubara) TA 2022 akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah.

“DBH yang telah disalurkan berupa jenis DBH SDA minerba-iuran tetap, minerba-royalti dan perikanan, sedangkan DAU yang telah disalurkan berupa block grant yang ditujukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah,” tegasnya.

Sedangkan DAK fisik dan dana desa (DD) belum dapat disalurkan karena masih dilakukan persiapan OMSPAN. Sebagai informasi Mulai TA 2023, penyaluran TKDD dialihkan melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan layanan dan monev untuk mengoptimalkan dan menselaraskan penggunaaan TKDD.

“Sampai 31 Januari 2023 telah disalurkan dana bagi hasil Rp1.053,0M dan DAU Rp1.093,3M,” ujarnya. (kom/abw/b5/aza)