PALANGKA RAYA-Kinerja pelaksanaan APBN di Kalteng sampai 31 Mei 2022, realisasi pendapatan APBN Kalteng mencapai Rp3.413,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.051,6 M (44,5 persen, y-o-y). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh yang naik sebesar Rp593 M (55,0 persen, y-o-y) dan bea keluar yang naik sebesar Rp299,6 M (178.6 persen, y-o-y).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Hari Utomo, menjelaskan, pada penerimaan bea keluar, peningkatan signifikan tersebut didominasi komoditas ekspor berupa tambang mineral (bauxite) dan kenaikan harga global komoditas kelapa sawit (CPO). Selanjutnya, realisasi PNBP mencapai Rp201,1 miliar atau naik Rp63,4 M (46,1 persen, y-o-y). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan pulihnya layanan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga (K/L) pasca pandemi Covid-19.
Diungkapkannya, kinerja belanja APBN mencapai Rp8.278,0 miliar (36,2%). Belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp2.053,5 M (29,7%) atau turun 12,2% yang antara lain disebabkan oleh budaya perlambatan aktivitas K/L diawal tahun dan dampak lambatnya proses lelang pengadaan barang/jasa serta proses adaptasi K/L terhadap penggunaan aplikasi SAKTI.
“Untuk realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (DD) mencapai Rp6.224,5M (38,9%) atau turun 6,5% (y-o-y). Kontribusi terbesar berasal dari penyaluran DAU serta keberhasilan percepatan penyaluran DD Rp466,8 M (38,8%) dan DAK non fisik Rp658,2 M (33,9%),” katanya saat pres rilis di Kantor DJPb Kalteng, Jumat (24/6).
Hari Utomo menyampaikan, realisasi pendapatan APBD Kalteng sampai 31 Mei 2022 mencapai Rp7.726,1M dan didominasi oleh komponen pendapatan dana transfer sebesar 80,6%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Kalteng. “Sedangkan realisasi belanja APBD mencapai Rp4.539,8 M didominasi oleh komponen belanja operasi 71,4 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 58,8%, relatif sama dengan rasio pada April 2022. Hal ini menunjukkan perlambatan belanja akibat periode kerja efektif pada Mei 2022 hanya terjadi pada 2 minggu terakhir bulan Mei.
Menurut dia, sebagai salah satu pemanfaatan momentum terkendalinya pandemi Covid-19, pemda diharapkan dapat segera mengakselerasi kegiatan belanja non-pegawainya sehingga dapat mengurangi potensi pengendapan dana kas daerah.
“Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, Pemda di Kalteng melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama,” tuturnya, seraya menambahkan, selain itu mempercepat pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKDD, khususnya DAK ἀsik dan DD serta optimalisasi PAD berdasarkan pada potensi masing-masing wilayah. (kom/abw/b5/aza/ko)
