JAKARTA – Keluhan masyarakat Kabupaten Barito Utara (Batara) terkait elpiji bersubsisi 3 kilogram (kg) sudah sampai ke manajemen Pertamina dan ESDM di pusat. Karena keluhan warga tersebut disampaikan langsung empat anggota DPRD Barito Utara ke Pertamina di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Empat anggota dewan itu adalah Ketua Komisi III H Tajeri beserta anggota DPRD lainnya seperti H Abri, Hj Sofia dan Hasrat. Mereka mendampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Batara H Jainal Abidin.
Kedatangan mereka di Jakarta sempat di ping-pong, dan sempat dipersulit, karena harus mendatangi beberapa Kantor Pertamina. Akses bertemu pihak yang berkompeten terkait laporan dugaan penyelewengan distribusi elpiji bersubsidi di Barito Utara. Namun akhirnya membuahkan hasil saat mendatangi kedua kali ke Kantor Graha Pertamina di Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat.
Kedatangan wakil rakyat Barito Utara diterima Manajer Elpiji Subsidi dan Nonsubsidi Ipahani di Kantor PT Pertamina Parta Niaga Gambir, Kamis (9/8). Dalam pertemuan itu, empat wakil rakyat dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan ini hampir 1,5 jam menyampaikan keluhan masyarakat Barito Utara.
Point yang disampaikan yaitu : (1). Terkait dugaan distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram tidak sesuai aturan, hingga menyebabkan harga tinggi. (2). Dari 155 pangkalan yang ada di Barito Utara diduga banyak fiktif. (3). Elpiji bersubsidi jatah daerah lain yang dijual di Barito Utara atau bukan peruntukan wilayah.
Point (4). 27 surat diterbitkan Disperindag Barito Utara, baik surat teguran kepada agen kesediaan menjual elpiji sesuai HET dan pelaksanaan pasar penyeimbang. “Alhamdulillah meski sempat ada hambatan bertemu pihak berkompeten akhirnya bisa diterima. Permasalahan elpiji yang dikeluhkan warga semua sudah kami sampaikan,” kata Abri.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara H Tajeri menambahkan, dari beberapa hal yang disampaikan, Pertamina mengaku ada yang salah dalam pendistribusian dan penjualan elpiji di Barito Utara.
Kata Pertamina, diungkapkan Tajeri, elpiji 3 kg itu milik pemerintah yang seharusnya dari agen disalurkan ke Pangkalan 80 persen dijual kepada yang berhak membelinya yaitu masyarakat miskin.
Dikatakannya juga, yang 20 persen untuk pengecer yang dijual kembali kepada yang berhak membelinya, dengan ketentuan tidak melebihi HET yang diatur pemerintah daerah setempat. “Di tempat kita bukan seperti itu. Malah banyak pangkalan di daerah kita yang tutup dan saat ini gas justru banyak didistribusi ke kios-kios eceran,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Sementara anggota dewan lainnya, Hasrat berharap, dari hasil laporan ini ada perubahan baik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan elpiji bersubsidi sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. “Harga elpiji di daerah kita sangat tidak wajar, para pelaku usaha harusnya menjual elpiji berubsidi sesuai HET ditetapkan pemerintah daerah, karena mereka beli di Pertamina dengan harga murah,” terangnya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, Jainal Abidin mengaku lega bisa menyampaikan kendala dan permasalahan elpiji bersubsidi ke Pertamina. “Saya merasa lega, apa yang menjadi keluhan masyarakat Barito Utara terkait elpiji 3 kg sudah disampaikan ke Pertamina,” kata Jainal Abidin. (noy/ens)
