KUALA KURUN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Untung Jaya Bangas mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat, agar lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek multiyears dan pekerjaan fisik lainnya.
“Kami imbau kepada DPU sebagai instansi teknis, untuk mengawasi lebih ketat setiap pekerjaan proyek multiyears dan proyek fi sik lainnya, baik itu dari sisi material, dan juga kualitas pemadatan timbunan. Itu yang harus dikontrol terus,” kata Untung, Selasa (24/8).
Apabila kurang pengawasan, lanjut dia, maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan mendapatkan kualitas yang baik dan menjadi terlambat. Setiap pekerjaan harus sesuai dengan anggaran yang ada, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Jangan menunggu akhir waktu masa kontrak, baru dikebut pekerjaannya. Itu tidak akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Kami ingin pengawas harus stand by di lapangan,” tegas politikus Partai Demokrat ini.
Selain itu, kata dia, material yang digunakan dan kualitas pemadatan timbunan juga harus selalu berpegangan dengan apa yang ada dalam kontrak pekerjaan. Khusus material harus diuji mutunya oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah.
“Seluruh pekerjaan proyek multiyears dan pekerjaan fisik yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) harus intens diawasi, sehingga kualitasnya baik dan selesai tepat waktu,” tuturnya.
KUALA KURUN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Untung Jaya Bangas mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat, agar lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek multiyears dan pekerjaan fisik lainnya.
“Kami imbau kepada DPU sebagai instansi teknis, untuk mengawasi lebih ketat setiap pekerjaan proyek multiyears dan proyek fi sik lainnya, baik itu dari sisi material, dan juga kualitas pemadatan timbunan. Itu yang harus dikontrol terus,” kata Untung, Selasa (24/8).
Apabila kurang pengawasan, lanjut dia, maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan mendapatkan kualitas yang baik dan menjadi terlambat. Setiap pekerjaan harus sesuai dengan anggaran yang ada, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Jangan menunggu akhir waktu masa kontrak, baru dikebut pekerjaannya. Itu tidak akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Kami ingin pengawas harus stand by di lapangan,” tegas politikus Partai Demokrat ini.
Selain itu, kata dia, material yang digunakan dan kualitas pemadatan timbunan juga harus selalu berpegangan dengan apa yang ada dalam kontrak pekerjaan. Khusus material harus diuji mutunya oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah.
“Seluruh pekerjaan proyek multiyears dan pekerjaan fisik yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) harus intens diawasi, sehingga kualitasnya baik dan selesai tepat waktu,” tuturnya.
