SAMPIT- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Kurniawan Anwar sangat mendukung pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan sejumlah aset guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Seperti di dermaga yang berada di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Karena saat ini dermaga tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Banyak yang berharap pelabuhan ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Kotim ke depannya. Dan aset yang dikelola oleh BUMD harus dimaksimalkan. Karena hal tersebut juga merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita,” kata Kurniawan, Minggu (10/10).
Menurut dia, dengan difungsikan Dermaga Pelangsian itu maka secara otomatis banyak aktivitas bongkar muat di pelabuhan itu. Dia minta intansi terkait harus mengarahkan pelabuhan yang tidak berizin untuk bongkar muat di dermaga tersebut. Sehingga tidak ada lagi kucing-kucingan dengan hukum.
“Pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dapat mengarahkan mereka untuk bongkar muat di tempat yang legal dan sah secara hukum. Dengan fungsionalnya dermaga itu, maka selain meningkatkan PAD juga memberikan kepastian dan kenyamanan bagi dunia usaha,” ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan bagi usaha bongklar muat CPO bisa dilakukan dipelabuhan itu, daripada melakukan usaha bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan yang tidak standar dan tidak berizin lagi, dirinya juga yakin kalau itu bisa fungsional maka PAD akan meningkat dan tahun 2022 nanti dermaga itu harus memiliki target PAD juga.
“Kami melihat Dermaga Pelangsian ini merupakan salah satu potensi yang potensial untuk dioptimalkan menambah pendapatan asli daerah, bahkan kalau memang pengelolaannya nanti kian matang, maka tidak menutup kemungkinan sentra pelabuhan bongkar muat 24 jam di dermaga tersebut,” tutup Kurniawan.
Untuk diketahui, Dermaga Pelangsian dibangun pada tahun 2014 lalu dengan dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Pembangunan dermaga yang cukup representatif itu rampung akhir tahun 2015. Tetapi bertahun-tahun belum juga difungsikan secara maksimal. Hanya perahu tradisional yang memanfaaatkan, karena di halaman depan dermaga itu terdapat pasar tradisional. Saat ini, dermaga tersebut mulai dioperasikan, tetapi bongkar muat di pelabuhan tersebut belum maksimal. (bah/ens)
SAMPIT- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Kurniawan Anwar sangat mendukung pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan sejumlah aset guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Seperti di dermaga yang berada di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Karena saat ini dermaga tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Banyak yang berharap pelabuhan ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Kotim ke depannya. Dan aset yang dikelola oleh BUMD harus dimaksimalkan. Karena hal tersebut juga merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita,” kata Kurniawan, Minggu (10/10).
Menurut dia, dengan difungsikan Dermaga Pelangsian itu maka secara otomatis banyak aktivitas bongkar muat di pelabuhan itu. Dia minta intansi terkait harus mengarahkan pelabuhan yang tidak berizin untuk bongkar muat di dermaga tersebut. Sehingga tidak ada lagi kucing-kucingan dengan hukum.
“Pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dapat mengarahkan mereka untuk bongkar muat di tempat yang legal dan sah secara hukum. Dengan fungsionalnya dermaga itu, maka selain meningkatkan PAD juga memberikan kepastian dan kenyamanan bagi dunia usaha,” ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan bagi usaha bongklar muat CPO bisa dilakukan dipelabuhan itu, daripada melakukan usaha bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan yang tidak standar dan tidak berizin lagi, dirinya juga yakin kalau itu bisa fungsional maka PAD akan meningkat dan tahun 2022 nanti dermaga itu harus memiliki target PAD juga.
“Kami melihat Dermaga Pelangsian ini merupakan salah satu potensi yang potensial untuk dioptimalkan menambah pendapatan asli daerah, bahkan kalau memang pengelolaannya nanti kian matang, maka tidak menutup kemungkinan sentra pelabuhan bongkar muat 24 jam di dermaga tersebut,” tutup Kurniawan.
Untuk diketahui, Dermaga Pelangsian dibangun pada tahun 2014 lalu dengan dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Pembangunan dermaga yang cukup representatif itu rampung akhir tahun 2015. Tetapi bertahun-tahun belum juga difungsikan secara maksimal. Hanya perahu tradisional yang memanfaaatkan, karena di halaman depan dermaga itu terdapat pasar tradisional. Saat ini, dermaga tersebut mulai dioperasikan, tetapi bongkar muat di pelabuhan tersebut belum maksimal. (bah/ens)
