SAMPIT-Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial dinilai memiliki potensi besar untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu melanjutkan pendidikan.
Namun, hingga saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum mengajukan usulan pembangunan program tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera mengambil langkah untuk memenuhi persyaratan pengusulan program tersebut ke pusat.
“Untuk Kalimantan Tengah, sejauh ini baru tiga kabupaten yang telah mengajukan usulan lengkap sesuai persyaratan. Kotim belum termasuk, padahal program ini sangat bermanfaat,” ujarnya saat dihubungi Kalteng Pos melalui WhatsApp, Rabu (14/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial dan proses pengusulannya berada di bawah kewenangan Dinas Sosial kabupaten atau kota.
Salah satu syarat utama adalah penyediaan lahan minimal seluas lima hektare yang statusnya sudah clean and clear.
Gaol menilai, keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi atas sejumlah persoalan pendidikan di daerah. Banyak anak di Kotim, baik di wilayah kota maupun pelosok, yang masih kesulitan untuk bersekolah karena faktor ekonomi.
“Kita masih menemukan anak-anak yang harus menunda atau bahkan putus sekolah karena kendala biaya. Mulai dari tidak mampu membeli seragam, perlengkapan sekolah, uang jajan harian, hingga persoalan transportasi,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap dinas terkait dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mempersiapkan segala kebutuhan agar Kotim bisa mendapat kuota pembangunan Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini bisa menjadi jawaban atas berbagai keluhan masyarakat. Ini langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera,” pungkasnya. (mif)
