PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi setiap tahun. Dia berharap Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dapat mengantisipasi karhutla dengan baik.
“Menanggapi permasalahan ini, pemko telah mengambil langkah-langkah positif dengan membentuk satuan tugas bencana karhutla. Tindakan ini dianggap sebagai upaya konkret dalam meminimalisasi dampak kebakaran hutan,” katanya.
Noorkhalis Ridha berharap bahwa tindakan tersebut dapat mencegah perluasan karhutla dan mengurangi dampak kabut asap yang parah, serta mengantisipasi masalah tersebut sejak dini. Namun, legislator tersebut menekankan bahwa meminimalisasi kebakaran hutan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Ia menegaskan pentingnya animo dan kesadaran dari masyarakat dalam melawan karhutla.
“Dalam hal ini, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut. Kami mengapresiasi kesadaran masyarakat dan kesiapan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi karhutla,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan karhutla, lanjut Noorkhalis, Pemerintah Kota Palangka Raya harus terus berupaya melakukan antisipasi dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat.
“Harapannya adalah agar kesadaran dan kesiapan diri masyarakat dapat menjadi kekuatan yang berdampak positif dalam meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut,” tutupnya (*ham/uni)
PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi setiap tahun. Dia berharap Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dapat mengantisipasi karhutla dengan baik.
“Menanggapi permasalahan ini, pemko telah mengambil langkah-langkah positif dengan membentuk satuan tugas bencana karhutla. Tindakan ini dianggap sebagai upaya konkret dalam meminimalisasi dampak kebakaran hutan,” katanya.
Noorkhalis Ridha berharap bahwa tindakan tersebut dapat mencegah perluasan karhutla dan mengurangi dampak kabut asap yang parah, serta mengantisipasi masalah tersebut sejak dini. Namun, legislator tersebut menekankan bahwa meminimalisasi kebakaran hutan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Ia menegaskan pentingnya animo dan kesadaran dari masyarakat dalam melawan karhutla.
“Dalam hal ini, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut. Kami mengapresiasi kesadaran masyarakat dan kesiapan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi karhutla,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan karhutla, lanjut Noorkhalis, Pemerintah Kota Palangka Raya harus terus berupaya melakukan antisipasi dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat.
“Harapannya adalah agar kesadaran dan kesiapan diri masyarakat dapat menjadi kekuatan yang berdampak positif dalam meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut,” tutupnya (*ham/uni)
