PALANGKA RAYA – Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, sampai dengan minggu pertama di awal Juli 2023 ini, telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di wilayah Kota Palangka Raya.
“Kami menyarankan agar wilayah kecamatan yang terdampak atau mengalami karhutla, dapat segera dilakukan pemetaan,” ungkap Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Norhaini, Rabu (5/7).
Pemetaan tersebut, lanjut srikandi DPRD Palangka Raya ini, penting untuk mengetahui daerah – daerah mana saja yang rawan terjadinya karhutla, sehingga bisa diantisipasi apabila terjadi lagi karhutla. Pemetaan itu tidak hanya dilakukan pada tingkat kecamatan saja, bahkan di tingkat kelurahan harus punya peta rawan karhutla, sehingga memudahkan instansi teknis melakukan upaya pencegahan dan penanganan.
“Penanggulangan karhutla ini menjadi tanggung jawab bersama. Mulai dari pihak legislatif, eksekutif hingga masyarakat, harus terlibat aktif,” tukasnya.
Sejatinya imbuh Norhaini, masyarakat tidak ingin adanya bencana kabut asap kembali terjadi di Kota Palangka Raya. Namun untuk mencapai semua itu, tentu berpulang dengan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan karhutla.
“Iya, bagi warga yang beraktivitas membuka atau membersihkan lahan, tolong jangan melakukan aktivitas pembakaran lahan di musim kemarau. Ini salah satu yang perlu diperhatikan sebagai wujud kesadaran,” tandasnya. (MC.isenlang/uni)
PALANGKA RAYA – Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, sampai dengan minggu pertama di awal Juli 2023 ini, telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di wilayah Kota Palangka Raya.
“Kami menyarankan agar wilayah kecamatan yang terdampak atau mengalami karhutla, dapat segera dilakukan pemetaan,” ungkap Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Norhaini, Rabu (5/7).
Pemetaan tersebut, lanjut srikandi DPRD Palangka Raya ini, penting untuk mengetahui daerah – daerah mana saja yang rawan terjadinya karhutla, sehingga bisa diantisipasi apabila terjadi lagi karhutla. Pemetaan itu tidak hanya dilakukan pada tingkat kecamatan saja, bahkan di tingkat kelurahan harus punya peta rawan karhutla, sehingga memudahkan instansi teknis melakukan upaya pencegahan dan penanganan.
“Penanggulangan karhutla ini menjadi tanggung jawab bersama. Mulai dari pihak legislatif, eksekutif hingga masyarakat, harus terlibat aktif,” tukasnya.
Sejatinya imbuh Norhaini, masyarakat tidak ingin adanya bencana kabut asap kembali terjadi di Kota Palangka Raya. Namun untuk mencapai semua itu, tentu berpulang dengan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan karhutla.
“Iya, bagi warga yang beraktivitas membuka atau membersihkan lahan, tolong jangan melakukan aktivitas pembakaran lahan di musim kemarau. Ini salah satu yang perlu diperhatikan sebagai wujud kesadaran,” tandasnya. (MC.isenlang/uni)
