PALANGKA RAYA- Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya menata kawasan permukiman di bantaran sungai.
Terkhusus di Kampung Ponton, penataan ini semakin mendapat perhatian setelah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi tersebut dan memberikan arahan kepada Gubernur Kalimantan Tengah serta Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain melalui Plt. Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya, Urianinu Napulangit, menyatakan bahwa setelah mendapat arahan dari Wapres, upaya revitalisasi kawasan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menjadikan Kampung Ponton sebagai kampung wisata. Selama 100 hari ini, prioritas pembangunan oleh Pj Wali Kota Palangka Raya menunjukkan perubahan signifikan yang mulai terlihat di kawasan tersebut.
Untuk permukiman di bantaran sungai lainnya, konsep yang diterapkan belum tentu berupa kampung wisata.
Menurut Urianinu, penataan yang dilakukan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta mengubah pola pikir dan kebiasaan warga menjadi lebih baik.
“Dengan penataan ini, masyarakat Palangka Raya maupun wisatawan dapat berkunjung ke kampung yang telah diperbaiki, sehingga roda perekonomian dapat berputar, termasuk melalui sektor UMKM dan kegiatan ekonomi lainnya,” ujarnya saat ditemui media selepas rapat di Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (13/2/2025).
Saat ini, Pemko Palangka Raya masih menyusun petunjuk teknis dan kajian terkait penataan kota. Mengenai kemungkinan relokasi penduduk, Urianinu menegaskan bahwa pihaknya masih harus memastikan status kepemilikan lahan warga.
“Jika lahan yang ditempati warga adalah legal dan atau masih milik negara, maka penanganannya tentu akan berbeda,” jelasnya.
Jika hasil kajian nantinya merekomendasikan relokasi, Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk memastikan tempat tinggal bagi warga yang terdampak.
“Masyarakat perlu melihat bukti nyata dari program ini agar percaya dan mendukung perbaikan kawasan tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapperida) Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, mengungkapkan bahwa penataan kawasan bantaran sungai menjadi perhatian serius bagi Wali Kota Palangka Raya terpilih, Fairid Naparin.
Salah satu konsep utama yang dikembangkan adalah menjadikan kawasan ini sebagai sektor pariwisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam proses penataan ini, terdapat dua permasalahan utama yang menjadi perhatian, yaitu permasalahan lingkungan dan sosial.
Untuk permasalahan sosial, banyak ditemukan masalah sanitasi yang buruk, kawasan yang rawan bencana, tumpukan sampah yang mencemari sungai.
Sementara permasalahan sosial meliputi maraknya peredaran narkotika, kenakalan remaja, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
Dengan penataan yang baik, Pemko berharap dapat mengatasi masalah ini sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan bantaran sungai sebagai destinasi wisata.
“Sehingga diharapkan bisa mendorong para investor untuk berinvestasi, dan pengembangan pariwisata,” terangnya.
Pemko juga berharap konsep penataan ini dapat menarik minat investor untuk bekerja sama dalam pengembangan kawasan bantaran sungai. Dengan investasi yang tepat, kawasan ini bisa menjadi salah satu ikon wisata baru di Palangka Raya.
Dengan adanya program penataan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kota Palangka Raya. (ham/ala)
