PALANGKA RAYA-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah provinsi (pemprov) untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok.
Hal itu disampaikan saat membuka Dialog Menteri Sosial (Mensos) bersama pilar-pilar sosial, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Bumi Tambun Bungai. Dalam sambutan, Gubernur Kalteng menyampaikan bahwa pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan dalam penanganan berbagai persoalan sosial masyarakat, mulai dari kemiskinan, bencana alam, hingga penanganan stunting. Mengingat Kalteng merupakan provinsi terluas di Indonesia, kehadiran pilar sosial sangat krusial dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Adapun jumlah pilar sosial yang aktif di Kalteng antara lain, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 232 orang, taruna siaga bencana (Tagana) 545 orang, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 136 orang, pendamping rehabilitasi sosial 24 orang, pekerja sosial masyarakat 332 orang, dan pelopor perdamaian 36 orang.
“Kalimantan Tengah memiliki tantangan yang tidak ringan, terutama karena rawan bencana karhutla saat musim kemarau dan banjir saat musim penghujan. Peran pilar sosial sangat membantu kami dalam upaya penanganan cepat di lapangan,” kata Gubernur.
Ia juga menyampaikan, tingkat kemiskinan di Kalteng tahun 2024 adalah 5,26 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 8,57 persen. Meski demikian, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan, yang memiliki keterbatasan akses pendidikan dan layanan sosial.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Kalteng tengah mematangkan program prioritas Huma Betang Sejahtera, suatu program pengentasan kemiskinan yang menargetkan masyarakat kurang mampu melalui bantuan langsung tunai, pasar murah, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, serta dukungan bagi para petani dan nelayan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kalteng ini merata dan berkeadilan, bukan hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menyentuh desa-desa di pedalaman,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, meski angka melek huruf penduduk Kalteng usia 15 tahun ke atas cukup tinggi atau 98,83 persen, tetapi tantangan masih terlihat pada partisipasi pendidikan di tingkat menengah atas. Berdasarkan data tahun 2024, angka partisipasi kasar (APK) yang tercatat yakni SD 106,34 persen, SMP/MTs 88,28 persen, dan SMA/SMK/MA 86,17 persen. Namun, angka partisipasi murni (APM) untuk SMA sederajat hanya mencapai 58,05 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 64,32 persen.
Menurut Agustiar, rendahnya partisipasi pendidikan menengah atas disebabkan oleh faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, dan sulitnya akses di wilayah-wilayah terpencil.
Sebagai solusi konkret, Pemprov Kalteng menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita. Gubernur menyebut pihaknya sedang menyusun proposal serta menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya.
“Kami tegak lurus mendukung visi Presiden. Sekolah Rakyat ini akan menjadi salah satu jawaban atas tantangan akses pendidikan di Kalteng,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Kalteng dalam memperkuat kesejahteraan sosial. Ia menekankan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan, serta dimulai dari penggunaan satu data agar kebijakan lebih tepat sasaran.
“Ada dua hal penting yang menjadi arahan utama Presiden dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia, yaitu pentingnya data tunggal yang akurat dan program yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan,” katanya.
Mensos menyebut, meski angka kemiskinan secara nasional mengalami penurunan, tetapi masih tergolong lambat. Hal ini disebabkan berbagai faktor, termasuk dampak pandemi Covid-19 dan dinamika global. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalu, penurunan angka kemiskinan seharusnya bisa lebih tajam apabila dikerjakan dengan pendekatan yang tepat.
“Penekanan Bapak Presiden itu jelas. Pertama, data harus akurat dan tidak boleh berbeda-beda. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, karena semua yang kita lakukan akan diukur bersama. Kedua, tiap program harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.
Mensos juga menyoroti pentingnya menghilangkan ego sektoral antarlembaga atau instansi. Menurutnya, pola kerja parsial yang sering terjadi selama ini menjadi penghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Ia mendorong seluruh unsur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyatukan visi dan langkah dalam satu kerangka kerja bersama yang terintegrasi.
“Kalau semua pihak bekerja dalam satu frekuensi, dengan arah yang jelas, terpadu antarkementerian, pemda, hingga seluruh elemen pemerintahan, maka dampaknya akan jauh lebih signifikan. Kita juga harus mengukur secara berkala berapa keluarga miskin yang berhasil naik kelas tiap tahun. Itu indikator keberhasilan,” tambahnya.
Ia bersyukur karena Kalteng menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang relatif rendah. Ia meyakini, dengan konsolidasi data dan sinergi antarpihak, Kalteng memiliki peluang besar untuk menjadi model pengentasan kemiskinan yang efektif di Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penggunaan Satu Data Sosial Ekonomi Nasional, yang mewajibkan seluruh unsur pemerintahan menggunakan data yang sama. Data ini dikelola dan disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program perlindungan sosial secara nasional.
Tak hanya itu, Presiden juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu fokus dari inpres ini adalah pendirian Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang merata dan terjangkau.
“Kunjungan saya ke Kalteng kali ini adalah untuk menyamakan frekuensi dan langkah ke depan bersama gubernur, bupati/wali kota, hingga jajaran TNI-Polri, dan elemen masyarakat lainnya. Bahkan, kami mengajak pihak swasta melalui CSR, BAZNAS, dan lembaga sosial lain untuk turut serta menggunakan data yang sama, agar bantuan sosial yang mereka salurkan tepat sasaran dan bernilai amal jariah yang tinggi,” pungkasnya. (zia/ce/ala)
