Setelah hari libur nasional dan cuti bersama Lebaran, para ASN mulai aktif bekerja lagi mulai 8 April 2025. Memastikan pelayanan publik berjalan normal, Ketua DPRD Kota Palangka Raya H Subandi melakukan kunjungan pengawasan ke Puskesmas Bukit Hindu, Kelurahan Palangka, dan Kantor Kecamatan Pahandut.
ILHAM ROMADONA, Palangka Raya
DI SELA-sela kunjungannya, Ketua DPRD Kota Palangka Raya H Subandi mengatakan, kunjungannya ini merupakan implementasi salah satu fungsi DPRD yaitu melakukan pengawasan, dengan melihat langsung pelaksanaan pelayanan publik usai libur nasional dan cuti bersama.
“Saya melakukan kunjungan pengawasan ke Pukesmas Bukit Hindu dan Kantor Camat Pahandut. Berdasarkan kunjungan itu, diketahui Puskesmas Bukit Hindu dan Kantor Camat Pahandut telah melakukan pelayanan publik dengan baik,” kata Subandi, Selasa (8/4).
Lebih lanjut, Subandi mengatakan kunjungan pertamanya ke Puskesmas Bukit Hindu disambut langsung kepala puskesmas, Helyana. Hasil pantauan di puskesmas itu, pelayanan pasien berjalan baik. Hal yang menjadi catatan adalah kondisi ruang tunggu pasien yang sangat sempit. Menurutnya, perlu ada penambahan ruangan ataupun pemasangan kanopi pada ruang terbuka untuk para pasien yang sedang antre.
Kunjungan pengawasan selanjutnya adalah ke Kantor Camat Pahandut. Di situ, kedatangan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi disambut hangat Camat Said Zain Bachsin, yang langsung memandu proses pemantauan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) dan operasionalisasi mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM). Ketua DPRD Subandi mengapresiasi telah berfungsinya mesin ADM dan melihat langsung proses pencetakan kartu KK dan KIA. Namun untuk pencetakan KTP belum bisa, karena harus ada administrasi yang dilengkapi berupa pembentukan UPT melalui Perwali.
“Saya mengapresiasi berfungsinya ADM ini. Semoga persyaratan administrasi segera dilengkapi, sehingga proses pencetakan KTP nanti bisa dilakukan di kantor camat, tidak harus ke kantor disdukcapil,” ungkapnya, sembari berharap camat yang lain bisa melakukan hal serupa, sehingga pengurusan KK, KIA, KTP, maupun dukumen kependudukan lain tidak tersentral di disdukcapil.
Subandi manyampaikan, hasil kunjungan pengawasan beberapa bulan lalu ke disdukcapil, diketahui masih banyak warga yang mengantre dalam mengurus dokumen kependudukan. Karena itu, salah satu solusi yakni memecah tempat pelayanan ke tiap kecamatan. (*/ce/ala)
