KEBERHASILAN dalam menjalankan roda pemerintahan baik di level pemerintah daerah maupun level nasional (pusat) bahkan di tingkat global apakah berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari pembangunan manusia. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pembangunan manusia juga menjadi isu strategis yang tercakup dalam program pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam SDGs terdapat 17 tujuan dan 169 target pembangunan yang ingin dicapai dan menjadi permasalahan yang dibahas dalam SDGs tersebut, pembangunan manusia menjadi salah satu agenda yang sangat penting. Ada tiga tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia yaitu tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang ketiga, keempat dan ke delapan.
Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan ke delapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Jika membangun manusia itu sangatlah penting, lalu bagaimana kondisi pembangunan manusia di Kalimantan Tengah?
Pengukuran pembangunan manusia didasarkan pada 3 dimensi dasar yang sejak tahun 1990 telah diperkenalkan dan digunakan oleh UNDP. Tiga dimensi dasar tersebut adalah umur panjang dan hidup sehat,pengetahuan dan standar hidup layak, sejak itu penyempurnaan terhadap penghitungan IPM,berdasarkan tiga dimensi dan indikator-indikator terkait terus dilakukan.
Setiap dimensi pengukuran pembangunan manusia diwakili oleh adanya perhitungan indikator. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat maka indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH), sementara itu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan,sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita.
Dari ketiga dimensi tersebut akan menghasilkan nilai indeks yang disebut dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM berada pada rentang 0-100. Semakin tinggi nilai IPM pada suatu wilayah/daerah maka menunjukkan pencapaian pembangunan manusia diwilayah/daerah tersebut semakin baik.
Sebaliknya jika nilai IPM suatu wilayah/daerah rendah maka menunjukkan pencapaian pembangunan manusia di wilayah/daerah tersebut semakin buruk. pengukuran untuk IPM ada pengelompokannya dimana penentu untuk berhasil tidaknya pembangunan manusia disuatu wilayah/daerah tersebut yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu rendah, sedang,tinggi dan sangat tinggi.
Dikatakan “rendah” apabila nilai IPM kurang dari 60, apabila nilai IPM 60 hingga dibawah 70 maka kategori pembangunan manusia di wilayah tersebut terkategori “sedang”. Apabila IPM nilainya 70 hingga dibawah 80 maka dikategorikan “tinggi”, sedangkan apabila nilai IPMnya dari 80 sampai 100 maka pembangunan manusia di wilayah tersebut masuk dalam kategori “tinggi”. IPM memberikan ukuran capaian pembangunan yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata tetapi juga mencakup esensi dasar kebahagiaan manusia tentang kehidupan yang sehat,berumur panjang,pintar dan adanya kesempatan untuk memperoleh pengetahuan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021 nilai IPM di Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal dengan sebutan Bumi Tambun Bungai sebesar 71,25 dan masuk dalam kategori “tinggi”, mengalami kenaikan dibanding Tahun 2020 walaupun masih dalam kategori yang sama yang nilai IPM-nya sebesar 71,05.
Hal ini menunjukkan IPM Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,70 persen, perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kalimantan Tengah. Tetapi bila dibandingkan dengan IPM Nasional yang mencapai 72,29 provinsi Kalimantan Tengah masih berada dibawah nilai IPM Nasional. Untuk level kabupaten/kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ada 4 kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM diatas IPM Provinsi yaitu Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Barito Timur dan Kotawaringin Timur, sedangkan untuk kabupaten lain masih memiliki status IPM yang sama dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk kabupaten yang mengalami pertumbuhan nilai IPM dari Tahun 2020– 2021 adalah Kabupaten Barito Selatan, Sukamara dan Gunung Mas. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Barito Selatan dan Gunung Mas didorong oleh dimensi pengetahuan, sedangkan Kabupaten Sukamara didorong oleh dimensi standar hidup layak.
Dengan IPM yang masuk dalam ketegori “TINGGI” berarti pelaksanaan pembangunan manusia di Kalimantan Tengah secara umum sudah terlaksana dengan baik dan optimal oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tiga dimensi dasar penyusun nilai IPM telah dicapai tetapi masih perlu ditingkatkan dan dibenahi untuk kabupaten/kota yang masih rendah nilai IPM nya.
Pada dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mencerminkan tingkat perekonomian pada masyarakat di Kalimantan Tengah mencapai 11,18 juta rupiah per tahun, sedangkan dimensi umur panjang dan hidup sehat,umur harapan hidup saat lahir (UHH) di Kalimantan Tengah sebesar 69,79 tahun masih berada dibawah UHH nasional yang mencapai 71,57 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah (RLS) di Kalimantan Tengah di Bumi Tambun Bungai ini sebesar 8,64 tahun naik atau lebih tinggi 0,1 diatas dibandingkan dengan angka RLS Nasional sebesar 8,54 tahun.
Berdasarkan data-data diatas, menunjukkan pembangunan manusia secara umum di wilayah Kalimantan Tengah sudah menujukkan hasil yang baik tetapi masih perlu ditingkatkan agar IPM meningkat lagi di status “sangat tinggi”.
Keberhasilan nilai IPM kalimantan Tengah layak disyukuri, tetapi kita tetap tidak boleh menutup mata terhadap tantangan-tantangan baru seperti ketidakmerataan capaian IPM di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pada jangka panjang akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, peningkatan angka harapan hidup menuntut adanya kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh sehingga kelompok masyarakat usia tua tidak hidup menderita dalam kemiskinan, perlu adanya penguatan sistem pensiun atau perlindungan hari tua sehingga mereka dapat menikmati panjang umur dan hidup bahagia.
Pembangunan yang menyeluruh belum sepenuhnya dilakukan, hal lain yang masih perlu diperbaiki mulai dari masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat,kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan,penyediaan lapangan pekerjaan hingga permasalahan kemiskinan. Program pembangunan juga harus dicanangkan guna “membangun manusia” jangan justru kebalikannya, harapan kita agar kebijakan berpihak kepada masyarakat luas dan mendukung masyarakat yang lemah. Sehingga tujuan pembangunan manusia semakin baik ke depannya dan masyarakat makin sejahtera. (*)
* Penulis adalah fungsional Statistisi Ahli Muda di BPS Kabupaten Katingan
