Pemerintah Kabupaten Lamandau mendukung pelaksanaan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lamandau Muhammad Irwansyah saat peluncuran IPKD MCP tahun 2025 secara virtual dari Kantor Bupati Lamandau, Rabu (5/3/2025) lalu.
Dua Desa di Kabupaten Lamandau masuk kandidat percontohan sebagai desa antikorupsi. Hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya observasi program desa antikorupsi di Lamandau tahun 2023.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, diperlukan keterbukaan atau transparansi informasi. Transparansi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi faktor penting. Dengan transparansi informasi, penyelenggaraan pemerintahan dapat diawasi masyarakat.
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Dharma Wanita Persatuan, DWP Provinsi Kalimantan Tengah mengusung tema “Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital”.
Tak sedikit oknum kepala desa (kades) dan perangkat yang terjerat tindak pidana korupsi. Karena itu perlu aksi nyata untuk mencegah tindak kejahatan tersebut. Salah satunya yang digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, berupa pembentukan desa antikorupsi.
