Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyatakan komitmennya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kota Palangka Raya. Upaya ini menjadi prioritas pemerintah kota dalam mewujudkan generasi sehat dan berkualitas.
Pemerintah Kota Palangka Raya menargetkan penurunan angka stunting di bawah 20 persen sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Target ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini usai menyerahkan bibit cabai, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Rabu (30/4/2025).
Sebagai apresiasi kerja keras dalam penurunan stunting di Ibu Kota Provinsi Kalteng, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kepala BKKBN RI, Dr H Wihaji menyematkan kepada Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin sebagai Bapak Asuh Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Kota Palangka Raya.
Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati beserta Ketua TP PKK Kabupaten Kotim Ibu Hj.Khairiah Halikinnor, Kepala Dinas Kesehatan Umar Kaderi dan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Imam Subekti menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (PPS) yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (14/4/2025).
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya menekan angka stunting melalui berbagai program, termasuk Posyandu dan program Bapak Bunda Asuh Stunting. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melalui Wakil Wali Kota Achmad Zaini, menegaskan, pihaknya secara rutin menggelar kegiatan untuk memastikan pertumbuhan anak-anak di Kota Cantik tetap optimal.
Permasalahan dan penanganan stunting hingga saat ini terus dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga nantinya dapat melakukan percepatan penurunan dan perlu adanya dukuhgan serta suport semua pihak dalam menanganinya.
Program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lamandau dan menjadi salah satu program kerja pemerintah daerah di tahun 2026.
Dewan mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam penguatan penanganan isu tersebut yang menjadi program prioritas dan memastikan program yang telah disusun harus dimaksimalkan sesuai target yang telah ditentukan.
Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional yang mana sejalan dengan target nasional yaitu, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 18,8 % pada tahun 2025.
