Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya menekan angka stunting melalui berbagai program, termasuk Posyandu dan program Bapak Bunda Asuh Stunting. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melalui Wakil Wali Kota Achmad Zaini, menegaskan, pihaknya secara rutin menggelar kegiatan untuk memastikan pertumbuhan anak-anak di Kota Cantik tetap optimal.
Permasalahan dan penanganan stunting hingga saat ini terus dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga nantinya dapat melakukan percepatan penurunan dan perlu adanya dukuhgan serta suport semua pihak dalam menanganinya.
Program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lamandau dan menjadi salah satu program kerja pemerintah daerah di tahun 2026.
Dewan mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam penguatan penanganan isu tersebut yang menjadi program prioritas dan memastikan program yang telah disusun harus dimaksimalkan sesuai target yang telah ditentukan.
Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional yang mana sejalan dengan target nasional yaitu, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 18,8 % pada tahun 2025.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN pada Selasa (10/12/2024) malam di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Stunting masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Wilayah Kotim yang luas memerlukan jurus jitu untuk menangani penyakit gagal tumbuh kembang pada anak tersebut.
Alfamart bersama Cussons Baby kembali berkolaborasi menghadirkan program layanan kesehatan bagi para ibu dan anak melalui “Alfamart Sahabat Posyandu” yang tersebar di 34 titik lokasi kota/kabupaten selama Oktober hingga November 2024.
Pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Untuk mencapat target tersebut, DPRD Kabupaten Katingan mendorong agar pemerintah terus memacu penurunan stunting di Katingan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan Budy Hermanto kepada Kalteng Pos, Rabu (23/10/2024).
