SAMPIT-Perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia turun langsung ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memantau kesiapan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Peninjauan itu dilakukan Jumat (23/5/2025), bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kotim.
Kunjungan ini disambut oleh Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, Ketua Komisi II DPRD Akhyannoor, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Mereka berdiskusi langsung dengan Tenaga Ahli Kementerian Pertanian Mujib Burrohman, yang datang sebagai bagian dari tim pemantau yang ditugaskan tiga kementerian: Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Desa.
“Kehadiran mereka merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah. Kami menyambut baik kedatangan ini meskipun waktunya cukup mendadak,” ujar Juliansyah.
Menurut Juliansyah, pemerintah pusat menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia membentuk koperasi paling lambat 31 Mei 2025.
Di Kotim sendiri, hingga saat ini baru terbentuk 66 koperasi dari total target 185.
“Masih ada pekerjaan rumah yang cukup besar, tetapi kami optimistis bisa menyelesaikannya sebelum batas waktu yang ditetapkan,” tegas politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Taufik Nurdin dari Dinas KUKMPP Kotim menyatakan bahwa pihaknya telah ditunjuk untuk mengoordinasikan seluruh proses kunjungan dan memastikan tindak lanjut di lapangan berjalan lancar.
“Kami sangat mendukung program ini. Tim kami akan bekerja keras agar seluruh desa dan kelurahan bisa segera membentuk koperasi,” katanya.
Elina, Penjabat Pengawas Koperasi, menambahkan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa struktur koperasi akan melibatkan warga sebagai pengurus dan kepala desa sebagai pengawas, sedangkan satuan tugas pengawasan akan ditetapkan melalui surat keputusan bupati.
Melalui sinergi lintas lembaga dan dukungan dari pusat, pemerintah daerah berharap koperasi bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.(mif/ram)
