PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B Aden membuka Forum Perangkat Daerah Kalteng tahun 2022. Pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membahas dan sinkronisasi usulan program kegiatan pembangunan di Kalteng tahun 2023.
Hasil Forum Perangkat Daerah ini selanjutnya akan digunakan untuk penyempurnaan rancangan rencana kerja perangkat daerah dan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD provinsi. Penyusunan RKPD tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Kalteng tahun 2021-2026 dan mempedomani rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023. “Ada tujuh agenda pembangunan nasional,” katanya.
Herson menyebutkan, tujuh agenda itu di antaranya ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan, bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Dengan delapan arah kebijakan untuk mendukung tema tersebut antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job,” ucapnya.
Termasuk, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi serta pembangunan ibu kota Nusantara. (abw/mmc/ko)
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B Aden membuka Forum Perangkat Daerah Kalteng tahun 2022. Pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membahas dan sinkronisasi usulan program kegiatan pembangunan di Kalteng tahun 2023.
Hasil Forum Perangkat Daerah ini selanjutnya akan digunakan untuk penyempurnaan rancangan rencana kerja perangkat daerah dan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD provinsi. Penyusunan RKPD tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Kalteng tahun 2021-2026 dan mempedomani rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023. “Ada tujuh agenda pembangunan nasional,” katanya.
Herson menyebutkan, tujuh agenda itu di antaranya ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan, bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Dengan delapan arah kebijakan untuk mendukung tema tersebut antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job,” ucapnya.
Termasuk, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi serta pembangunan ibu kota Nusantara. (abw/mmc/ko)
