KASONGAN – Hingga saat ini penempatan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan masih belum merata. Oleh sebab itulah, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat diminta untuk mengisi tenaga kesehatan, khususnya tenaga bidan pada sejumlah desa yang berada di Kecamatan Katingan Hulu dan daerah yang belum ada bidannya.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan Sugianto kepada Kalteng Pos, Senin (12/12/2022). Menurut Sugianto, selama ini, dia menemukan banyak puskesmas pembantu (pustu) tapi tidak ada tenaga bidannya. Padahal tenaga bidan sangat dibutuhkan masyarakat desa. “Sebab jika tidak ada bidan di desa, masyarakat akan kesulitan jika ingin melakukan persalinan. Sehingga kadang, mau tidak mau dibawa ke puskesmas yang ada di kecamatan,” ungkapo politikus PKB ini.
Sebagai wakil rakyat, Sugianto mengaku, tak sedikit menerima keluhan yang disampaikan kepada dirinya terkait pelayanan kesehatan. Dia berharap, hal ini segera mendapat perhatian dari Pemkab Katingan melalui instansi teknis. “Sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan maksimal,” tandasnya. (eri/ens)
KASONGAN – Hingga saat ini penempatan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan masih belum merata. Oleh sebab itulah, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat diminta untuk mengisi tenaga kesehatan, khususnya tenaga bidan pada sejumlah desa yang berada di Kecamatan Katingan Hulu dan daerah yang belum ada bidannya.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan Sugianto kepada Kalteng Pos, Senin (12/12/2022). Menurut Sugianto, selama ini, dia menemukan banyak puskesmas pembantu (pustu) tapi tidak ada tenaga bidannya. Padahal tenaga bidan sangat dibutuhkan masyarakat desa. “Sebab jika tidak ada bidan di desa, masyarakat akan kesulitan jika ingin melakukan persalinan. Sehingga kadang, mau tidak mau dibawa ke puskesmas yang ada di kecamatan,” ungkapo politikus PKB ini.
Sebagai wakil rakyat, Sugianto mengaku, tak sedikit menerima keluhan yang disampaikan kepada dirinya terkait pelayanan kesehatan. Dia berharap, hal ini segera mendapat perhatian dari Pemkab Katingan melalui instansi teknis. “Sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan maksimal,” tandasnya. (eri/ens)
