PALANGKA RAYA-Di tengah maraknya larangan kegiatan wisuda dan study tour oleh pemerintah daerah, seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menyatakan kedua kegiatan tersebut masih diperbolehkan di wilayah ini. Meski demikian, pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, agar tidak membebani orang tua siswa, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menegaskan, selama ini pelaksanaan wisuda dan study tour di Kalteng masih dalam batas kewajaran.
“Di Kalteng boleh saja melaksanakan wisuda dan study tour, asal tidak membebani orang tua siswa, tidak terlalu berlebihan. Di sini perayaannya juga biasa saja, sederhana,” ucap Reza dalam rilis resmi, Selasa (29/4/2025).
Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan seperti pelepasan siswa kelas akhir biasanya tidak dilakukan secara mewah seperti di beberapa daerah lain. Bahkan, sekolah-sekolah, khususnya sekolah negeri, cenderung melaksanakan acara dengan sederhana serta melibatkan komunikasi aktif antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
Sebagai contoh, lanjut Reza, tiap permohonan kegiatan pelepasan siswa yang diajukan sekolah ke Disdik Kalteng, harus memenuhi beberapa ketentuan.
“Sekolah wajib mengomunikasikan kegiatan pelepasan kepada orang tua atau wali siswa, pelaksanaannya harus sederhana, dan pembiayaannya tidak boleh memberatkan,” tuturnya.
Disdik Kalteng juga tidak menutup mata terhadap potensi keberatan dari orang tua siswa. Namun, hingga kini belum ada laporan yang menunjukkan adanya keluhan orang tua atau wali siswa terkait beban biaya dari kegiatan wisuda atau study tour.
“Intinya, selama tidak ada yang keberatan dan pihak sekolah bertindak bijak, maka kegiatan tersebut tetap bisa dijalankan,” tegasnya.
Menanggapi fenomena pelarangan di sejumlah daerah, Reza menilai tiap daerah memiliki konteks sosial dan budaya masing-masing. Namun, prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi di Kalteng. Disdik Kalteng pun terus mengimbau agar satuan pendidikan tidak memaksakan kegiatan yang berpotensi menjadi beban. Jika memungkinkan, menggantikannya dengan kegiatan yang lebih edukatif dan bermanfaat secara sosial.
Sebagai alternatif, Reza menyarankan agar sekolah dapat mengadakan kegiatan yang lebih mendidik, seperti pameran karya siswa, pentas seni, atau kunjungan edukatif lokal ke objek wisata lokal, sehingga bisa meningkatkan pengunjung dan tetap memberikan nilai kebersamaan tanpa menguras biaya besar.
Dengan pendekatan ini, Disdik Kalteng berusaha menjaga keseimbangan antara aspek sosial pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat, sambil tetap memberikan pengalaman berharga bagi para siswa pada penghujung masa sekolah mereka.
Sementara itu, muncul berbagai pandangan dari kalangan siswa yang tetap menginginkan adanya momen perpisahan menjelang kelulusan.
Nazua Azizah, siswi kelas IX MTSN 2 Palangka Raya, memahami alasan pemerintah dan sekolah melarang kegiatan seperti wisuda dan study tour. Menurutnya, keputusan tersebut muncul karena biaya pelaksanaan kegiatan cukup besar dan berpotensi memberatkan orang tua atau wali siswa.
“Saya paham kenapa ada larangan itu, karena biayanya bisa memberatkan. Namun, di sisi lain saya selaku pribadi tetap ingin ada acara perpisahan atau momen khusus sebelum lulus,” ucap Nazua, Rabu (30/4).
Ia mengatakan, setelah bertahun-tahun belajar bersama, tentu ada keinginan untuk memiliki momen terakhir yang bisa dikenang bersama teman seangkatan dan para guru. Meski demikian, ia tidak mempersoalkan bentuk acaranya harus mewah atau tidak.
“Yang penting itu kebersamaan, bukan tempat atau kemewahannya,” ungkapnya.
Nazua menyarankan agar acara perpisahan tetap digelar dengan konsep sederhana dan tidak menelan biaya yang besar. Menurutnya, kegiatan bisa dilakukan di lingkungan sekolah, dengan acara seperti tukar kado, pentas seni, ataupun sesi foto bersama.
“Kalau bisa cukup di sekolah, sederhana saja, yang penting semua bisa ikut dan tidak ada yang merasa terbebani,” katanya.
Nazua menilai momen perpisahan seperti wisuda atau study tour cukup penting bagi siswa. Bukan karena kemegahannya, melainkan karena nilai emosional sebagai penanda berakhirnya masa sekolah dan kebersamaan dengan teman-teman seangkatan.
Di lain sisi, ia juga menyadari pentingnya memprioritaskan biaya pendidikan lanjutan setelah lulus sekolah. Menurutnya, jika biaya perpisahan masih wajar dan tidak mengganggu rencana melanjutkan pendidikan, maka tidak masalah. Namun, jika sampai membuat orang tua berutang atau menunda kebutuhan pendidikan selanjutnya, maka sebaiknya tidak dilakukan.
“Kalau biayanya masih masuk akal dan tidak mengganggu biaya sekolah selanjutnya, tidak apa-apa. Namun, kalau sampai memberatkan atau bikin orang tua berutang, sebaiknya tidak usah,” tegasnya.
Sebagai harapan, Nazua ingin pihak sekolah dan pemerintah bisa mengambil kebijakan yang adil dan berpihak kepada siswa. Ia menyarankan agar tetap diadakan acara perpisahan dengan dukungan kebijakan yang membuat kegiatan tersebut lebih terjangkau, bahkan jika perlu dengan subsidi bagi siswa yang kurang mampu.
“Semoga pihak sekolah dan pemerintah bisa cari jalan tengah. Buat saja acara yang sederhana, tetapi berkesan. Kalau bisa, siswa dari keluarga kurang mampu dibantu, supaya semua bisa merasakan momen itu tanpa terbebani biaya,” tutupnya. (ovi/ce/ala)
