KALSEL-Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengatakan banjir yang terjadi di Kalsel ini bukan sekadar karena faktor cuaca. Melainkan akibat rusaknya ekologi.
Kisworo menuturkan, pihaknya sudah berulang kali mengatakan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Karena Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, dari 13 kabupaten dan kota sebanyak 50 persen sudah dialifungsikan menjadi tambang dan perkebunan kelapa sawit.
“Jadi ini carut marutnya tata kelola lingkungan dan sumber daya alam (SDA), kemudian rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan,” ujar Kisworo kepada JawaPos.com, Sabtu (16/1).
“Oleh sebab itu agar pemerintah baik presiden, gubernur, bupati dan wali kota untuk segera turun tangan dan segera bertindak menetapkan status darurat dan benar-benar serius,” tambahnya.
Melihat bencana yang selalu terulang tersebut, maka pihaknya mendesak pemerintah pertama segera tetapkan tanggap bencana sebelum, pada saat dan pasca bencana.
“Kedua, review perijinan industri ekstraktif, ketiga setop ijin baru,” katanya.
Kemudian keempat adalah memberikan hukuman tegas terhadap perusak lingkungan. Kelima perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan. Keenam memastikan keselamatan rakyat Kalsel tarkait bencana banjir ini.
“Memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir ini tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021. Tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.
Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.(sub/jpc/pk)