PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah menerima hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng. Laporan ini diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah H Edy Pratowo di ruang rapat wagub, Selasa (31/8).
Menurut Edy, laporan yang diterima ini merupakan hasil laporan kinerja Pemprov Kalteng selama semester satu tahun ini. Dengan laporan ini, dapat dijadikan potret penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan selama ini.
“Kami sampaikan terima kasih kepada BPKP Kalteng yang telah melaksanakan kegiatan audit terhadap kinerja kami di semester satu tahun ini,” ungkapnya.
Smentara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono menyampaikan, bahwa laporan ini sudah disampaikan secara individu kepada masing-masing instansi dan gubernur Kalteng. Beberapa di antaranya memang sudah ditindaklanjuti.
“BPKP sebagai auditor intern pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.
Menurut dia, ada hal-hal yang sangat menjadi isu. Yaitu terkait penanganan Covid-19, ketahanan pangan, akuntabilitas keuangan daerah, program PEN, pembangunan kerja infrastruktur, akuntabilitas kekayaan negara yang disahkan dan tata kelola instansi pemerintah.
“Poin yang menjadi isu utama terkait dengan penanganan Covid-19. Selama ini, kami telah melakukan pengawasan dan sudah berkolaborasi dengan inspektorat di provinsi dan seluruh kabupaten/kota untuk pengawasan pelaksanaan vaksinasi,” ungkapnya. (abw/ens)
PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah menerima hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng. Laporan ini diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah H Edy Pratowo di ruang rapat wagub, Selasa (31/8).
Menurut Edy, laporan yang diterima ini merupakan hasil laporan kinerja Pemprov Kalteng selama semester satu tahun ini. Dengan laporan ini, dapat dijadikan potret penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan selama ini.
“Kami sampaikan terima kasih kepada BPKP Kalteng yang telah melaksanakan kegiatan audit terhadap kinerja kami di semester satu tahun ini,” ungkapnya.
Smentara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono menyampaikan, bahwa laporan ini sudah disampaikan secara individu kepada masing-masing instansi dan gubernur Kalteng. Beberapa di antaranya memang sudah ditindaklanjuti.
“BPKP sebagai auditor intern pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.
Menurut dia, ada hal-hal yang sangat menjadi isu. Yaitu terkait penanganan Covid-19, ketahanan pangan, akuntabilitas keuangan daerah, program PEN, pembangunan kerja infrastruktur, akuntabilitas kekayaan negara yang disahkan dan tata kelola instansi pemerintah.
“Poin yang menjadi isu utama terkait dengan penanganan Covid-19. Selama ini, kami telah melakukan pengawasan dan sudah berkolaborasi dengan inspektorat di provinsi dan seluruh kabupaten/kota untuk pengawasan pelaksanaan vaksinasi,” ungkapnya. (abw/ens)
