SAMPIT –Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Disdik Kotim) tengah mengevaluasi kemungkinan pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan perlengkapan sekolah menjadi perhatian utama bagi banyak orang tua.
Selain buku dan alat tulis, seragam sekolah kerap menjadi salah satu beban pengeluaran yang cukup besar.
Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah, mengatakan bahwa wacana ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan seragam gratis yang lebih dulu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMA dan SMK. Namun, pihaknya memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, mengingat pentingnya perencanaan yang matang.
“Kami sedang menyusun kajian mendalam. Tidak hanya soal anggaran, tapi juga efektivitas, distribusi, dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Irfansyah, Sabtu (14/6).
Ia mengungkapkan bahwa Kotim pernah memiliki pengalaman serupa di masa lalu. Dua kali program seragam gratis dijalankan, namun pelaksanaannya menyisakan catatan penting.
“Ada seragam yang ukurannya tidak cocok dengan anak-anak, bahkan ada yang tidak digunakan karena modelnya tidak sesuai dengan kultur atau kebutuhan siswa di wilayah pedesaan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami,” jelasnya.
Disdik Kotim menyadari bahwa kebijakan semacam ini harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya sebatas bentuk simbolik atau proyek semata. Dalam wilayah seluas Kotim, pendekatan yang dilakukan pun harus kontekstual dan fleksibel.
Irfansyah menekankan pentingnya mendengar suara dari berbagai pihak mulai dari orang tua murid, pihak sekolah, hingga kepala desa agar program seragam gratis ini bisa tepat sasaran.
“Kami ingin program ini benar-benar membantu masyarakat dan menciptakan kenyamanan belajar bagi siswa. Jangan sampai seragam hanya jadi pajangan, tapi tidak dipakai karena tidak sesuai kebutuhan mereka,” katanya.
Saat ini, Disdik Kotim sedang menghimpun data kebutuhan seragam berdasarkan jenjang, jumlah siswa, dan karakteristik masing-masing wilayah. Jika hasil kajian menunjukkan potensi dampak yang positif, maka program ini akan diusulkan masuk dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas, sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dari kalangan menengah ke bawah.(bah/ram)
