Pengembangan korporasi petani ini dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI sejak megaproyek nasional ini digarap. Dengan cara ini, diharapkan hasil pertanian dari lokasi food estate bisa dimaksimalkan. Karena food estate sendiri menjadi salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional dan menjadi salah satu program super prioritas Kementan RI.
“Tujuan food estate berbasis hortikultura yaitu untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan modern, mendorong sinergi dengan stakeholder dalam pengembangan food estate berbasis hortikultura, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi,” jelas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta, belum lama ini.
Mentan SYL mengatakan, pengembangan kawasan food estate ini menjadi program berskala besar, sehingga mekanisasi alat-alat modern sangat dibutuhkan. Juga diperlukan keterlibatan petani setempat.
“Pengembangan korporasi petani menjadi prioritas agar petani menguasai produksi dan bisnis pertanian dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Korporasi petani bukan sekadar bertumpu pada produktivitas dan kualitas produksi pertanian, tapi lebih banyak ditentukan kemampuan SDM menjalankan bisnis yang profit oriented. Petani harus mendapat untung. Petani menjual beras sebagai produk hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Begitu pula produk olahan lainnya dari komoditas pertanian yang ditanam di lahan food estate. Untuk itu BPPSDMP akan mendukung kesiapan dalam aspek SDM pertanian.
Sementara, Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi menyatakan, jajarannya siap bekerja maksimal untuk food estate dengan mengawal dan mendampingi SDM pertanian serta mendukung korporasi petani.
“Kami akan memastikan pendampingan terhadap petani di lokasi food estate berjalan maksimal. Memaksimalkan kinerja BPPSDMP untuk memastikan petani food estate mendapat pendampingan, khususnya dalam hal korporasi petani,” ungkapnya.
