PALANGKA RAYA- Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini terbilang cukup pesat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari upaya serta usaha Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang telah bekerja dengan maksimal dan berkeinginan memajukan pembangunan di Bumi Tambun Bungai yang merata. Kinerja Pemprov tersebut mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Kalteng, salahsatunya dari Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Bryan Iskandar.
Pria yang akrab disapa Bryan ini mengungkapkan, selama masa kepemimpinan H Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalteng, sejak tahun 2016 hingga 2021, pembangunan infrastruktur telah direalisasikan secara besar-besaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Telah kita lihat bersama, semasa kepemimpinan H Sugianto Sabran menjadi Gubernur Kalteng, pembangunan infrastruktur direalisasikan secara besar-besaran, bahkan masyarakat turut terkena dampak positifnya. Terlebih lagi dengan hampir terselesaikannya target proyek Multiyears se – Kalteng, sebelum gubernur mengakhiri masa jabatannya,”jelas Bryan belum lama ini.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng ini menilai, meski proyek Multiyears hampir terselesaikan secara menyeluruh, ada beberapa hal menjadi perhatian dan catatan penting. Diantaranya yaitu masalah pembayaran Multiyears tingkat II senilai Rp560 miliar yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk pembayaran Multiyears tingkat I sudah terselesaikan, sedangkan Multiyears tingkat II masih terhutang berkisar hingga Rp 560 miliar dan menjadi tanggungan APBD Provinsi Kalteng. Kami berharap ke depan ada kolaborasi antara Pemprov dan DPRD, agar pengerjaan proyek Multiyears dapat lebih baik lagi. Selain pembayaran lancar, masyarakat juga dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan,”terang Bryan.
Mengingat APBD merupakan amanah dari masyarakat sambungnya, diharapkan mutu serta kualitas pembangunan infrastruktur juga harus diperhatikan. Sehingga dalam pengerjaannya, tidak terkesan asal-asalan.
“APBD merupakan amanah dari rakyat, Komisi IV memiliki peran menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan infrastruktur, serta memberikan dorongan kepada Dinas PUPR selaku mitra kerja agar bekerja secara maksimal,”pungkasnya. (pra/uni)