PALANGKA RAYA – Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai banyak penolakan. Menurut sebagian kalangan, aturan tersebut salah satu bentuk untuk mematikan demokrasi yang ada di Indonesia yang mulai berjalan dengan baik.
Hal ini diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) HM Sriosako. “Wacana itu sesungguhnya mematikan demokrasi di Indonesia, mana bisa yang duduk di kursi legislatif itu ditentukan di internal partai. Padahal selama ini kita sudah menggunakan suara terbanyaklah yang berhak menduduki jabatan tersebut,” tegas Sriosako.
Karena pada kenyataannya, menurut dia, dengan proporsional terbuka banyak pengurus atau ketua partai di tingkat cabang dan wilayah tidak dapat duduk di dewan perwakilan rakyat.
“Kita perlu menjaga komitmen berdemokrasi dan tetap menjalankan produk reformasi. Dengan sistem proporsional terbuka lantaran bisa menyuarakan pilihan masyarakat secara langsung dan tentunya mendorong partisipasi pemilih,” tegasnay
Sriosako juga menjelaskan, walaupun wacana ini ada pusat, tidak ada salahnya hal ini juga disuarakan dari daerah masing-masing. Ia ingin memperlihatkan bagaimana banyak yang tidak setuju dengan opsi tersebut. “Wacana sistem proposional tertutup di Pemilu 2024 merupakan sebuah kemunduran dan sangat layak untuk ditolak,” tegasnya. (irj/ens)
PALANGKA RAYA – Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai banyak penolakan. Menurut sebagian kalangan, aturan tersebut salah satu bentuk untuk mematikan demokrasi yang ada di Indonesia yang mulai berjalan dengan baik.
Hal ini diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) HM Sriosako. “Wacana itu sesungguhnya mematikan demokrasi di Indonesia, mana bisa yang duduk di kursi legislatif itu ditentukan di internal partai. Padahal selama ini kita sudah menggunakan suara terbanyaklah yang berhak menduduki jabatan tersebut,” tegas Sriosako.
Karena pada kenyataannya, menurut dia, dengan proporsional terbuka banyak pengurus atau ketua partai di tingkat cabang dan wilayah tidak dapat duduk di dewan perwakilan rakyat.
“Kita perlu menjaga komitmen berdemokrasi dan tetap menjalankan produk reformasi. Dengan sistem proporsional terbuka lantaran bisa menyuarakan pilihan masyarakat secara langsung dan tentunya mendorong partisipasi pemilih,” tegasnay
Sriosako juga menjelaskan, walaupun wacana ini ada pusat, tidak ada salahnya hal ini juga disuarakan dari daerah masing-masing. Ia ingin memperlihatkan bagaimana banyak yang tidak setuju dengan opsi tersebut. “Wacana sistem proposional tertutup di Pemilu 2024 merupakan sebuah kemunduran dan sangat layak untuk ditolak,” tegasnya. (irj/ens)
