PALANGKA RAYA-Agenda pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sudah ditetapkan. Tanggal 27 November 2024 menjadi hari pencoblosan untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Kalimantan Tengah (Kalteng) akan menggelar pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/wali kota di 14 kabupaten/kota. Selain politisi, ada sejumlah birokrat pemerintah provinsi (pemprov) yang digadang-gadang maju pada hajatan politik lima tahunan tersebut.
Setidaknya ada sejumlah nama birokrat pemprov yang mencuat ke permukaan untuk maju pilkada pada sejumlah daerah di Kalteng. Mereka adalah Sekda Kalteng Nuryakin, Kepala Disperkimtan Kalteng yang juga menjabat Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi, Kepala Bappedalitbang Kalteng Leonard S Ampung, Kepala Dinas PUPR Kalteng Shalahuddin, Kadisdukcapil Kalteng yang juga Pj Bupati Katingan Saiful, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalteng yang juga menjabat Pj Bupati Sukamara Kaspinor, Sekretaris DPRD Kalteng Pajarudinnoor, dan Staf Ahli Gubernur Kalteng Suhaemi.
Sederet nama tersebut digadang-gadang maju pada pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Kalteng. Nuryakin disebut-sebut bakal maju di Pilkada Murung Raya (Mura), Erlin Hardi di Kapuas, Leonard S Ampung di Palangka Raya, Sahlahuddin di Barito Utara, Saiful dan Sumaemi di Katingan, serta Kaspinor yang berpeluang maju pada pilkada di Sukamara.
Kaspinor dalam suatu kesempatan mengisyaratkan maju pada pilkada 2024. Namanya disebut-sebut sangat kuat ikut kontestasi pilkada di Sukamara.
“Tinggal nanti kita melihat arah dari kebijakan-kebijakan partai maupun partai koalisi yang ada di daerah,” ujar Kaspinor saat ditemui di Sekretariat KAHMI Kalteng, baru-baru ini.
Bahkan ia mengaku saat ini sedang memasuki masa pensiun. “Pangkat di birokrasi sudah habis juga, tinggal pengabdian kepada masyarakat, jadi mempersiapkan apa yang sudah didorong,” tuturnya.
Sejauh ini, Partai Golkar yang telah menyatkan niat mengusung Kaspinor. Hal ini diungkapkan langsung Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalteng, Abdul Razak.
“Kaspinor termasuk salah satu yang akan kami calonkan pada pilkada serentak nanti,” ucap Abdul Razak di tempat yang sama.
Ketua KAHMI Kalteng itu menyebut, Golkar menjatuhkan pilihan kepada Kaspinor untuk maju pada pilkada di Sukamara, karena dianggap sebagai sosok yang bisa bekerja untuk membangun daerah. “Jadi bukan hanya asal-asal, apalagi Kaspinor orang birokrat,” tuturnya.
Selain Kaspinor, Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi yang juga menjabat Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Kalteng, masuk pula dalam radar bursa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kapuas.Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan didukung penuh oleh Gubernu Kalteng Sugianto Sabran. Hal ini diungkapkan orang nomor satu di Kalteng tersebut di hadapan ribuan masyarakat Kabupaten Kapuas, saat membuka pasar penyeimbang di kompleks Stadion Panunjung Tarung Kapuas.
“Dukung dia (Erlin Hardi) jadi Bupati Kapuas dan dukung orang Kapuas asli. Saya yang mendukung langsung,” tegas Sugianto.
Ia menilai Erlin merupakan sosok yang sering turun langsung dan membantu masyarakat dengan berbagi. Selain itu, Sugianto juga berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Septedy bisa berpasangan dengan Erlin Hardi pada pilkada nanti.
“Kita doakan Pak Sekda Kapuas Septedy mau jadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas mendatang, jadi kita doakan untuk sidin-sidin,” ucap Sugianto saat itu.
Selain Kaspinor dan Erlin Hardi, satu lagi nama birokrat yang mengisyaratkan maju pada pilkada tahun ini adalah Sekretaris DPRD Kalteng Pajarudinnoor. “Saya siap maju di Pilkada Mura jika masyarakat menginginkan,” ucap Pajarudinnoor, sosok birokrat yang juga merupakan Ketua NU Kabupaten Murung Raya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Farid Zaky menyebut, pejabat birokrat duluan memiliki modal. Secara elektoral sudah memiliki elektabilitas dengan track record-nya. Citra mereka di birokrat merupakan insentif elektoral.
“Sebagai pejabat publik, tentu popularitas dan track record yang dimiliki itu membuat mereka tidak perlu dipoles lagi, jadi udah di-make up duluan,” kata Farid.
Menurutnya, nama-nama yang mencuat itu layak untuk maju pada pilkada nanti. Apalagi mereka juga sedang menjabat pj bupati, sehingga bisa terlebih dahulu menghimpun massa. Posisi seperti itu merupakan keistimewaan yang dimiliki yang tidak ditemukan pada pejabat birokrat lainnya.
“Apalagi mereka sudah didukung oleh Gubernur Kalteng, ditambah lagi mereka dekat dengan masyarakat karena menjabat pj daerah, membuat mereka mendapatkan hubungan sosiologis, tentu atas dan bawah telah mendukung, tinggal kiri dan kanannya saja lagi, mereka maju dari partai mana,” tegas Farid.
Direktur Barometer Kebijakan Publik & Politik Daerah (Bajakah) Institute itu juga menyebut partai-partai di kabupaten/kota sedang menunggu kepastian berapa menteri yang mereka dapatkan dan menunggu arah politik partai di tingkat provinsi.
“Partai yang ada di daerah memiliki dinamika sendiri, tentu para birokrat perlu meng-update ke mana arah mereka. Sembari menunggu itu, yang bersangkutan harus menggerakkan jaringan lain di luar birokrat dan partai, seperti paguyuban dan organisasi lainnya,” ungkapnya.
Tantangan bagi para bikrokrat adalah dalam waktu singkat harus membangun simpul-simpul tersebut. Meskipun memiliki jaringannya, tetapi belum tentu simpulnya kuat. Perlu ada upaya merawat (treatment) terhadap jaringan-jaringan yang ada agar bisa mengakar kuat sejak jauh-jauh hari. (irj/ce/ala)
