PALANGKA RAYA-Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhtarudin meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), agar penyalurannya lebih akurat dan tepat sasaran.
Disampaikan Mukhtarudin, permintaan tersebut menyikapi pernyataan Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi yang mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat tersebut.
Menurut Mukhtarudin, pemutakhiran data sangat penting agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan bantuan sosial (bansos) itu.
“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Kamis (22/9).
Pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.
Melalui BLT BBM ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar, maupun pertamax.
Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi sebagai penerima BLT BBM ini. Di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan (mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap).
Selain itu, sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan bukan pegawai negeri sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri. (pra/ce/ala)
PALANGKA RAYA-Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhtarudin meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), agar penyalurannya lebih akurat dan tepat sasaran.
Disampaikan Mukhtarudin, permintaan tersebut menyikapi pernyataan Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi yang mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat tersebut.
Menurut Mukhtarudin, pemutakhiran data sangat penting agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan bantuan sosial (bansos) itu.
“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Kamis (22/9).
Pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.
Melalui BLT BBM ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar, maupun pertamax.
Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi sebagai penerima BLT BBM ini. Di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan (mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap).
Selain itu, sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan bukan pegawai negeri sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri. (pra/ce/ala)
