PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) menggelar Rapat Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Kalteng tahun 2023, Selasa (14/3). Rapat bertajuk rencana kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan peran posyandu di Kalteng yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalteng, Yulistra Ivo Sugianto Sabran.
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel itu dibuka oleh Kepala DPMDes Aryawan yang mewakili Sekda H Nuryakin. Rapat bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam upaya memantapkan pembinaan dan pengembangan posyandu pada masing-masing tingkatan.
Dalam sambutannya, Aryawan menjelaskan bahwa posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Posyandu merupakan ujung tombak kesehatan di lingkungan sekitar, untuk itu kelangsungannya harus terjamin.
“Kelangsungan posyandu merupakan tanggung jawab bersama,”ucapnya.
Karena pembangunan daerah merupakan suatu upaya dari semua komponen yang terlibat didalamnya, sehingga pembangunan akan berhasil dengan efektif dengan ketersediaan fasilitas dan sistem pelayanan pemerintah yang mengiringi. “Tak hanya itu, partisipasi aktif dari seluruh masyarakat pun turut diperlukan untuk kelancaran dan kemaslahatan bersama,”ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalteng, Yulistra Ivo Sugianto Sabran menyampaikan setiap perangkat daerah (PD) harus turut berkontribusi terhadap penanganan stunting di Kalteng. Selain dengan adanya program kerja di tiap PD terkait, ada pula program baru yang tengah mereka susun sebagai salah satu upaya penurunan angka stunting yang namanya bapak atau ibu asuh posyandu.
Dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), populasi di tahun 2019 mencapai 32,3 persen dan berdasarkan hasil studi 2022 angka populasi turun menjadi 26,9 persen dan target pada 2024 adalah 15.38 persen.
Sedangkan hasil laporan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dilakukan dalam lima tahun sekali, angka populasi stunting yang ada di Kalteng terus mengalami penurunan. Yaitu 41,3 persen pada tahun 2013 dan 34 persen pada 2018.
“Harapan dari program ini adalah semoga angka stunting dapat menurun dan menjadi cikal perbaikan gizi,”tuturnya seraya berharap tahun 2024 angka stunting di Kalteng menjadi kurang dari 16 persen mengikuti target nasional.
Melalui adanya kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (pokjanal) posyandu ini diharapkan adanya koordinasi yang baik dan sinergitas program, sehingga dapat menginventarisir data jumlah dan kegiatan posyandu mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten kota. “Dari data itu nantinya, dapat menentukan arah dan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan posyandu di Kalteng,”ungkap Ivo.
Pada kesempatan yang sama, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP-PKK Provinsi Kalteng Hj Nunu Andriani Edy Pratowo juga menambahkan, kader posyandu adalah mereka yang dipilih, orang yang mampu, dan orang yang mau juga memiliki waktu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitarnya.
“Saya mengapresiasi kepada kader-kader posyandu yang selama ini bekerja dengan ikhlas dan tulus untuk kemajuan kesehatan masyarakat sekitarnya,” ucapnya. (*zia/*wls/ram)
