Pemerintah melalui PT Pertamina berencana menghapus BBM jenis RON 90 yakni Pertalite pada 2024 mendatang. Wacana ini pun menuai tanggapan dari berbagai pihak termasuk legislator Kalteng, Sengkon.
Jajaran Anggota DPRD Kalteng kembali melaksanakan kegiatan reses perseorangan pada masa persidangan II tahun 2023 dengan mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, salah satunya yakni Kuwu Senilawati. Pada kesempat itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini melaksanakan reses di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dan mengunjungi secara langsung serta menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Desa Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu.
Pemerintah Provinsi Kalteng diminta untuk memperhatikan kembali tentang belanja hibah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023. Khususnya pada rumah-rumah ibadah dan kelompok masyarakat religi lintas agama, serta pondok pesantren dan lembaga pendidikan kerohanian lainnya yang memiliki keterbatasan dana dalam hal pembangunan di bidang mental spiritual.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong memimpin rapat mediasi penyelesaian masalah kemitraan plasma PT BMB Estate Manuhing dengan masyarakat sekitar yang tergabung dalam lima koperasi mitra. Yakni Koperasi Mukti Bersama, Koperasi Putera Maju, Koperasi Produsen Sepakat Bersama Maju Sejahtera, Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama, dan Produsen Manuhing Mitra Sejahtera.
Tahun anggaran 2023 akan berakhir, dan segera memasuki tahapan pembahasan untuk anggaran tahun 2024. Tentu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) sekarang ini tengah menyusun anggaran, kegiatan, dan program mereka untuk dimasukan dalam daftar kegiatan tahun depan.
Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Ruselita turut prihatin dalam keadaan musim kemarau saat ini. Hal tersebut membuat warga yang mengandalkan objek wisata sebagai mata pencaharian terutama perahu wisata tidak dapat beroperasi.
sebuah ungkapan dari seorang Zainal Arifin Mochtar, dia mangatakan Kebijakan dalam bentuk Perundang-undangan yang dibangun berbasiskan paradigma yang pas nyaris punah, jika bukan lahir karena kepentingan elit, ia biasanya lahir dari pragmatisme peraturan.
"Kami berharap masyarakat memasang bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sehingga kami yang telah menikmati hasil perjuangan mereka, dapat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat yang tinggi,"
