Selasa, Mei 21, 2024
32 C
Palangkaraya

Ini Perkembangan Kinerja Perekonomian & Fiskal Reg Kalteng per 31 Maret 2024

 

PALANGKA RAYA-Perkembangan ekonomi regional Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan walaupun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi global. Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja APBN per 31 Maret 2024 tetap solid dan kredibel, karena APBN tetap terjaga dengan kinerja keseluruhan yang on-track.
Perkembangan Perekonomian Kalteng Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah, tingkat inflasi pada Maret 2024 mencapai 0,66% (mtm) atau 2,72% (yoy) yang relatif terkendali masih dan lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 3,05% (yoy). Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi mtm Maret 2024 antara lain Daging Ayam Ras, Beras Cabai Rawit, Telur Ayam Ras, dan Angkutan Udara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Wawan Juswanto mengatakan, kinerja APBN TA 2024 terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta memberikan afirmasi kepada para kelompok paling rentan. Kinerja Pendapatan APBN di lingkup Kalimantan Tengah per 31 Maret 2024 mencapai Rp2.082,3 M (19,1%) atau tumbuh sebesar Rp166,9 M (8,7%, yoy).
“Hal ini dipengaruhi oleh Pajak Dalam Negeri yang tumbuh sebesar Rp162,1 M (9,3%, yoy),” katanya.
Kenaikan terbesar disumbang oleh PPh (Non Migas) yang naik sebesar Rp34,5 M (3,7%, yoy) dan PPN sebesar Rp134,6 M (17,7%, yoy). Penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar Rp7,8 M (-30,6%, yoy) karena sebagian besar SPPT PBB yang diterbitkan Tahun 2024 belum dilakukan pembayaran oleh WP.
“Penerimaan dari pajak lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp0,7 M (4,4%, yoy). Pajak perdagangan internasional mengalami kontraksi sebesar Rp28,9 M (-45,4%, yoy),” ujarnya.
Dikatakannya, penerimaan cukai hanya sebesar Rp172,5 Juta yang merupakan hasil dari denda administrasi cukai. PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp33,6 M (29,1%, yoy).
“Sedangkan pendapatan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp43,6 Miliar (919,6%, yoy),” tegasnya.
Penerimaan PNBP terkait pengelolaan kekayaan negara yang terdiri dari PNBP aset, piutang negara, dan lelang mencapai Rp7,1 Miliar atau naik 124,8% (yoy) per 31 Maret 2024. Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Maret 2024 mencapai Rp5.707,3 M (19,1%) atau tumbuh Rp132,4 M (2,4%, yoy).
“Realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.467,3 M (22,2%) atau naik sebesar 35,9% (yoy),” katanya.
Untuk realisasi TKD mencapai Rp4.240,1 M (18,2%) atau turun -5,7% (yoy). Penyaluran DBH mencapai Rp1.385,8 M (16,4%), atau tumbuh 24,6% (yoy). Penyaluran DAU mencapai Rp2.255,9 M (22,1%) turun -5,7% (yoy). Untuk penyaluran dana desa mencapai Rp244,4 M (19,9%) turun -19,5 (yoy).
Pada sisi lain, realisasi belanja APBD Kalteng mencapai Rp1.723,6 M (5,4%) yang didominasi oleh komponen belanja operasional sebesar 82,00%. Terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada awal tahun anggaran 2024, antara lain melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama dan kedua tahun 2024.
Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di awal tahun anggaran 2024.
“Memproyeksikan penggunaan SiLPA TA 2023 dan segera merealisasikan kegiatan di awal TA 2024,” tutupnya.(abw/b/red/ram)

Baca Juga :  PLN Gratiskan Pasang Listrik 116 Keluarga

 

PALANGKA RAYA-Perkembangan ekonomi regional Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan walaupun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi global. Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja APBN per 31 Maret 2024 tetap solid dan kredibel, karena APBN tetap terjaga dengan kinerja keseluruhan yang on-track.
Perkembangan Perekonomian Kalteng Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah, tingkat inflasi pada Maret 2024 mencapai 0,66% (mtm) atau 2,72% (yoy) yang relatif terkendali masih dan lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 3,05% (yoy). Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi mtm Maret 2024 antara lain Daging Ayam Ras, Beras Cabai Rawit, Telur Ayam Ras, dan Angkutan Udara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Wawan Juswanto mengatakan, kinerja APBN TA 2024 terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta memberikan afirmasi kepada para kelompok paling rentan. Kinerja Pendapatan APBN di lingkup Kalimantan Tengah per 31 Maret 2024 mencapai Rp2.082,3 M (19,1%) atau tumbuh sebesar Rp166,9 M (8,7%, yoy).
“Hal ini dipengaruhi oleh Pajak Dalam Negeri yang tumbuh sebesar Rp162,1 M (9,3%, yoy),” katanya.
Kenaikan terbesar disumbang oleh PPh (Non Migas) yang naik sebesar Rp34,5 M (3,7%, yoy) dan PPN sebesar Rp134,6 M (17,7%, yoy). Penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar Rp7,8 M (-30,6%, yoy) karena sebagian besar SPPT PBB yang diterbitkan Tahun 2024 belum dilakukan pembayaran oleh WP.
“Penerimaan dari pajak lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp0,7 M (4,4%, yoy). Pajak perdagangan internasional mengalami kontraksi sebesar Rp28,9 M (-45,4%, yoy),” ujarnya.
Dikatakannya, penerimaan cukai hanya sebesar Rp172,5 Juta yang merupakan hasil dari denda administrasi cukai. PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp33,6 M (29,1%, yoy).
“Sedangkan pendapatan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp43,6 Miliar (919,6%, yoy),” tegasnya.
Penerimaan PNBP terkait pengelolaan kekayaan negara yang terdiri dari PNBP aset, piutang negara, dan lelang mencapai Rp7,1 Miliar atau naik 124,8% (yoy) per 31 Maret 2024. Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Maret 2024 mencapai Rp5.707,3 M (19,1%) atau tumbuh Rp132,4 M (2,4%, yoy).
“Realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.467,3 M (22,2%) atau naik sebesar 35,9% (yoy),” katanya.
Untuk realisasi TKD mencapai Rp4.240,1 M (18,2%) atau turun -5,7% (yoy). Penyaluran DBH mencapai Rp1.385,8 M (16,4%), atau tumbuh 24,6% (yoy). Penyaluran DAU mencapai Rp2.255,9 M (22,1%) turun -5,7% (yoy). Untuk penyaluran dana desa mencapai Rp244,4 M (19,9%) turun -19,5 (yoy).
Pada sisi lain, realisasi belanja APBD Kalteng mencapai Rp1.723,6 M (5,4%) yang didominasi oleh komponen belanja operasional sebesar 82,00%. Terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada awal tahun anggaran 2024, antara lain melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama dan kedua tahun 2024.
Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di awal tahun anggaran 2024.
“Memproyeksikan penggunaan SiLPA TA 2023 dan segera merealisasikan kegiatan di awal TA 2024,” tutupnya.(abw/b/red/ram)

Baca Juga :  PLN Gratiskan Pasang Listrik 116 Keluarga

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/