Jumat, Mei 3, 2024
26.3 C
Palangkaraya

Anggaran Belum Turun, Porprov Terancam Batal

PALANGKA RAYA-Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dijadwalkan digelar pada bulan Juni mendatang. Kurang dari sebulan menjelang pelaksanaan, pesta olahraga terbesar di Bumi Tambun Bungai ini terancam batal. Hal itu disebabkan belum cairnya dana penyelenggaraan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana hibah Pemprov Kalteng.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Christian Sancho mengatakan, Porprov 2023 sudah disiapkan sebelum Eddy Raya Samsuri memutuskan mundur dari kursi jabatan Ketum KONI Kalteng, kurang lebih empat bulan yang lalu.

“Berdasarkan sejumlah rapat yang dilakukan sebelumnya, kami jadwalkan bahwasanya penyelenggaraan Porprov akan dilaksanakan bulan Juni ini, sambil mengikuti jadwal kapan gubernur bisa hadir, seperti itu kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Kotim,” ungkap Sancho kepada wartawan, Senin (15/5).

Menurutnya hal itulah yang membuat pihaknya belum bisa melaksanakan Porprov, yang mana rencananya agenda olahraga tersebut dibuka langsung oleh gubernur.

“Belum ada kesepakatan terkait kapan pastinya Porprov dilaksanakan, masih tentatif, menyesuaikan kehadiran gubernur, yang mana saat ini beliau sedang menjalani pengobatan,” ucapnya.

Sancho menjelaskan, struktur panitia pelaksana Porprov terbagi dua, yakni panitia kecil dan panitia besar. Sehingga ada dua surat keputusan (SK), yakni SK panitia kecil dan SK panitia besar. Panitia kecil diisi oleh para pengurus tingkat kabupaten setempat, sementara panitia besar adalah gabungan antara pihak-pihak dari pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai panitia pelaksana.

“SK kepengurusan panitia besar itu yang belum ditandatangani, katanya kemarin kan Rp20 miliar dikucurkan, ini yang belum bisa dicairkan, karena SK-nya sendiri belum ditandatangani gubernur,” imbuhnya.

Persiapan suatu kegiatan, apalagi kegiatan olahraga tingkat provinsi, ujar Sancho, seharusnya menjadi ajang untuk menyaring bibit-bibit unggul yang akan diikutsertakan pada ajang Pra-PON dan lainnya.

“Belum ditandatanganinya SK itulah yang menjadi kendala selama ini, karena dengan tidak turunnya dana hibah itu membuat panitia tidak bisa bekerja, karena dasar pencairan dana hibah itu harus ada SK panitia besar,” jelasnya.

Kebijakan final terkait penyelenggaraan Porprov ada di tangan Pemprov Kalteng. Sejauh ini SK panitia besar belum ditandatangani Gubernur Kalteng. Sancho mengaku pihaknya dari pengurus KONI Kalteng tidak bisa memastikan kapan jadwal pelaksanaan Porprov. Justru, lanjutnya, ada kekhawatiran pelaksanaan Porprov tahun 2023 berpotensi gagal.

“Kalau kita tidak bisa melaksanakan Porprov tahun ini, berarti percuma, karena kita sudah menuju seleksi Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON),” jelasnya.

Baca Juga :  Jaga Nama Baik Kobar

Tidak hanya itu, kegagalan pelaksanaan porprov itu terjadi karena tidak adanya dana yang bisa disalurkan, karena SK panitia besar belum ditandatangani gubernur. Indikasi gagal juga terlihat karena pelaksanaan Porprov mepet dengan waktu gelaran Pra-PON. Bahkan saat ini sebagian cabor sudah mulai mengikuti Pra-PON.

“Dana dari Pemkab Kotim sudah dikucurkan, tinggal dari pemprov, tapi pelaksanaan kegiatan itu harus ada legitimasi dari pemprov yang dibuktikan dengan adanya SK pengurus besar, padahal rencananya Porprov ini akan dilaksanakan pertengahan Juni,” tuturnya.

Berapa pun anggaran yang dikucurkan, ujar Sancho, akan cukup saja untuk membiayai Porprov. Anggaran yang disiapkan pemprov sebesar Rp20 miliar ditambah dana dari Pemkab Kotim sendiri dianggap sudah cukup untuk penyelenggaraan Porprov. Saran dari pihaknya agar penyelenggaraan Porprov tidak gagal, perlu peran satuan tugas (satgas) berdasarkan gagasan yang diutarakan oleh pemerintah provinsi beberapa waktu lalu.

“Saya ada dengar komentar baik dari Pak Kadispora maupun Pak Gubernur bahwa nantinya akan disusun satgas, enggak apa-apa, baik satgas Pra-PON ataupun satgas Porprov, bentuk saja, tapi sampai sekarang kami belum tahu satgas itu yang mana,” ujarnya.

Imbas dari ketidaksiapan dana merembet pada banyak agenda. Disebutkan Sancho, dengan tidak adanya dana yang diturunkan ke KONI maupun ke panitia besar, berimbas pada semua sisi pelaksanaan. Salah satunya adalah jadwal pelaksanaan. Karena belum adanya kesepakatan terkait kapan ajang olahraga tingkat provinsi ini dilaksanakan, maka jadwal kegiatan pun belum  bisa dipastikan.

“Karena kalau dananya tidak turun, berarti ada indikasi gagal. Saya pikir tidak masalah jika memang gagal, karena ada juga kok provinsi lain yang gagal menyelenggarakan Porprov, tapi mereka tetap ke arah Pra-PON,” ucapnya.

Terkait kesiapan venue-venue olahraga, Sancho menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan panitia kecil dan dipastikan bahwa venue-venue sudah siap untuk digunakan. “Memang masih ada beberapa yang belum rampung 100 persen alias masih dalam tahap finishing, ada beberapa gedung untuk sejumlah cabor yang belum rampung, tapi kalau memang benar dilaksanakan Juni nanti, cukup saja waktunya,” tuturnya.

Sementara itu, Pemkab Kotim mengaku telah melakukan berbagai persiapan menyambut Porprov 2023. Mulai dari persiapan sarana prasarana maupun venue yang akan digunakan. Persiapan telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

“Kami sudah siap menyelenggarakan Porprov, tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Kalteng, karena kegiatan ini dipegang oleh mereka,” kata Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/5).

Baca Juga :  Tarian Daerah dan Gheya Youbi Akan Meriahkan Penutupan Porprov Kalteng XII

Halikinnor mengatakan, sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan kapan Porprov XII akan digelar. Menurutnya kemungkinan ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya kegiatan ini. Pihaknya hanya bisa menunggu sembari terus berkoordinasi dengan Pemprov Kateng. Satu hal yang pasti, Kotim siap menggelar Porprov XII tahun ini.

“Kami hanya bisa menunggu keputusan gubernur, sampai sekarang ini belum tahu jadwalnya kapan, mungkin ada beberapa hal yang menghambat Porprov ini, seperti dualisme di KONI yang belum selesai, tetapi intinya kami siap sebagai tuan rumah,” tegas Halikin.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemprov, mudah-mudahan segera mendapat kepastian, sehingga Porprov ini dapat digelar,” ujar Halikin

Sejauh ini venue maupun sarana dan prasarana telah disiapkan Pemkab Kotim untuk menyambut Porprov XII. Mulai dari pembenahan stadion, penambahan lapangan olahraga baru untuk beberapa cabor, hingga pengadaan alat. Persiapan atlet juga telah dilakukan. Bupati Halikinnor optimistis Kotim dapat menjadi tuan rumah yang sukses menyelenggarakan Porprov XII.

“Semuanya telah kami persiapkan, mulai dari venue hingga alat yang digunakan, stadion pun telah dirombak sesuai standar nasional, sebagai tuan rumah kami optimistis bisa menyukseskan Porprov Kalteng tahun ini,” tutupnya.

Musorprovlub Terancam Tidak Terlaksana

Selain Porprov, agenda penting lainnya yang berpotensi gagal dilaksanakan adalah Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub). Plt Ketum KONI Kalteng Christian Sancho mengatakan, selain bertugas mempersiapkan semua administrasi keolahragaan di KONI Kalteng, tugas lain yang dilaksanakan adalah Musorprovlub dalam rangka pemilihan Ketum KONI definitif.

“Untuk sekarang ini, yang saya ketahui dana KONI Kalteng nol, kosong, bagaimana mau melaksanakan musorprovlub kalau dana tidak ada, jadi terkendala, artinya musorprovlub mungkin tidak terlaksana juga,” ungkapnya.

Sancho menjelaskan, saat masa berlaku surat keputusan (SK) yang mengamanatkannya menjadi Plt Ketum KONI Kalteng berakhir pada Agustus 2023 mendatang, maka kursi kepemimpinan pengurus KONI Kalteng akan diserahkan kembali ke KONI Pusat.

“SK kepengurusan KONI ini akan berakhir bulan Maret 2024, harapan saya kepengurusan KONI ini akan berjalan saja hingga Maret, usai penyelenggaraan pemilukada, hingga pra PON, demi menghindari konflik kepentingan,” jelasnya.

Sancho menyebut, dibutuhkan berbagai persiapan untuk menyelenggarakan musorprovlub. Perlu mengundang seluruh cabor se-Kalteng yang berjumlah 48, pengurus KONI dari 14 kabupaten/kota, persiapan sejumlah administrasi, tempat acara, dan lain-lain.

“Makanya nanti setelah SK saya berakhir Agustus mendatang, maka akan ada karteker, tapi karteker itu juga melibatkan pengurus internal dalam pelaksanaan,” tandasnya. (dan/bah/ce/ala)

PALANGKA RAYA-Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dijadwalkan digelar pada bulan Juni mendatang. Kurang dari sebulan menjelang pelaksanaan, pesta olahraga terbesar di Bumi Tambun Bungai ini terancam batal. Hal itu disebabkan belum cairnya dana penyelenggaraan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana hibah Pemprov Kalteng.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Christian Sancho mengatakan, Porprov 2023 sudah disiapkan sebelum Eddy Raya Samsuri memutuskan mundur dari kursi jabatan Ketum KONI Kalteng, kurang lebih empat bulan yang lalu.

“Berdasarkan sejumlah rapat yang dilakukan sebelumnya, kami jadwalkan bahwasanya penyelenggaraan Porprov akan dilaksanakan bulan Juni ini, sambil mengikuti jadwal kapan gubernur bisa hadir, seperti itu kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Kotim,” ungkap Sancho kepada wartawan, Senin (15/5).

Menurutnya hal itulah yang membuat pihaknya belum bisa melaksanakan Porprov, yang mana rencananya agenda olahraga tersebut dibuka langsung oleh gubernur.

“Belum ada kesepakatan terkait kapan pastinya Porprov dilaksanakan, masih tentatif, menyesuaikan kehadiran gubernur, yang mana saat ini beliau sedang menjalani pengobatan,” ucapnya.

Sancho menjelaskan, struktur panitia pelaksana Porprov terbagi dua, yakni panitia kecil dan panitia besar. Sehingga ada dua surat keputusan (SK), yakni SK panitia kecil dan SK panitia besar. Panitia kecil diisi oleh para pengurus tingkat kabupaten setempat, sementara panitia besar adalah gabungan antara pihak-pihak dari pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai panitia pelaksana.

“SK kepengurusan panitia besar itu yang belum ditandatangani, katanya kemarin kan Rp20 miliar dikucurkan, ini yang belum bisa dicairkan, karena SK-nya sendiri belum ditandatangani gubernur,” imbuhnya.

Persiapan suatu kegiatan, apalagi kegiatan olahraga tingkat provinsi, ujar Sancho, seharusnya menjadi ajang untuk menyaring bibit-bibit unggul yang akan diikutsertakan pada ajang Pra-PON dan lainnya.

“Belum ditandatanganinya SK itulah yang menjadi kendala selama ini, karena dengan tidak turunnya dana hibah itu membuat panitia tidak bisa bekerja, karena dasar pencairan dana hibah itu harus ada SK panitia besar,” jelasnya.

Kebijakan final terkait penyelenggaraan Porprov ada di tangan Pemprov Kalteng. Sejauh ini SK panitia besar belum ditandatangani Gubernur Kalteng. Sancho mengaku pihaknya dari pengurus KONI Kalteng tidak bisa memastikan kapan jadwal pelaksanaan Porprov. Justru, lanjutnya, ada kekhawatiran pelaksanaan Porprov tahun 2023 berpotensi gagal.

“Kalau kita tidak bisa melaksanakan Porprov tahun ini, berarti percuma, karena kita sudah menuju seleksi Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON),” jelasnya.

Baca Juga :  Jaga Nama Baik Kobar

Tidak hanya itu, kegagalan pelaksanaan porprov itu terjadi karena tidak adanya dana yang bisa disalurkan, karena SK panitia besar belum ditandatangani gubernur. Indikasi gagal juga terlihat karena pelaksanaan Porprov mepet dengan waktu gelaran Pra-PON. Bahkan saat ini sebagian cabor sudah mulai mengikuti Pra-PON.

“Dana dari Pemkab Kotim sudah dikucurkan, tinggal dari pemprov, tapi pelaksanaan kegiatan itu harus ada legitimasi dari pemprov yang dibuktikan dengan adanya SK pengurus besar, padahal rencananya Porprov ini akan dilaksanakan pertengahan Juni,” tuturnya.

Berapa pun anggaran yang dikucurkan, ujar Sancho, akan cukup saja untuk membiayai Porprov. Anggaran yang disiapkan pemprov sebesar Rp20 miliar ditambah dana dari Pemkab Kotim sendiri dianggap sudah cukup untuk penyelenggaraan Porprov. Saran dari pihaknya agar penyelenggaraan Porprov tidak gagal, perlu peran satuan tugas (satgas) berdasarkan gagasan yang diutarakan oleh pemerintah provinsi beberapa waktu lalu.

“Saya ada dengar komentar baik dari Pak Kadispora maupun Pak Gubernur bahwa nantinya akan disusun satgas, enggak apa-apa, baik satgas Pra-PON ataupun satgas Porprov, bentuk saja, tapi sampai sekarang kami belum tahu satgas itu yang mana,” ujarnya.

Imbas dari ketidaksiapan dana merembet pada banyak agenda. Disebutkan Sancho, dengan tidak adanya dana yang diturunkan ke KONI maupun ke panitia besar, berimbas pada semua sisi pelaksanaan. Salah satunya adalah jadwal pelaksanaan. Karena belum adanya kesepakatan terkait kapan ajang olahraga tingkat provinsi ini dilaksanakan, maka jadwal kegiatan pun belum  bisa dipastikan.

“Karena kalau dananya tidak turun, berarti ada indikasi gagal. Saya pikir tidak masalah jika memang gagal, karena ada juga kok provinsi lain yang gagal menyelenggarakan Porprov, tapi mereka tetap ke arah Pra-PON,” ucapnya.

Terkait kesiapan venue-venue olahraga, Sancho menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan panitia kecil dan dipastikan bahwa venue-venue sudah siap untuk digunakan. “Memang masih ada beberapa yang belum rampung 100 persen alias masih dalam tahap finishing, ada beberapa gedung untuk sejumlah cabor yang belum rampung, tapi kalau memang benar dilaksanakan Juni nanti, cukup saja waktunya,” tuturnya.

Sementara itu, Pemkab Kotim mengaku telah melakukan berbagai persiapan menyambut Porprov 2023. Mulai dari persiapan sarana prasarana maupun venue yang akan digunakan. Persiapan telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

“Kami sudah siap menyelenggarakan Porprov, tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Kalteng, karena kegiatan ini dipegang oleh mereka,” kata Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/5).

Baca Juga :  Tarian Daerah dan Gheya Youbi Akan Meriahkan Penutupan Porprov Kalteng XII

Halikinnor mengatakan, sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan kapan Porprov XII akan digelar. Menurutnya kemungkinan ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya kegiatan ini. Pihaknya hanya bisa menunggu sembari terus berkoordinasi dengan Pemprov Kateng. Satu hal yang pasti, Kotim siap menggelar Porprov XII tahun ini.

“Kami hanya bisa menunggu keputusan gubernur, sampai sekarang ini belum tahu jadwalnya kapan, mungkin ada beberapa hal yang menghambat Porprov ini, seperti dualisme di KONI yang belum selesai, tetapi intinya kami siap sebagai tuan rumah,” tegas Halikin.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemprov, mudah-mudahan segera mendapat kepastian, sehingga Porprov ini dapat digelar,” ujar Halikin

Sejauh ini venue maupun sarana dan prasarana telah disiapkan Pemkab Kotim untuk menyambut Porprov XII. Mulai dari pembenahan stadion, penambahan lapangan olahraga baru untuk beberapa cabor, hingga pengadaan alat. Persiapan atlet juga telah dilakukan. Bupati Halikinnor optimistis Kotim dapat menjadi tuan rumah yang sukses menyelenggarakan Porprov XII.

“Semuanya telah kami persiapkan, mulai dari venue hingga alat yang digunakan, stadion pun telah dirombak sesuai standar nasional, sebagai tuan rumah kami optimistis bisa menyukseskan Porprov Kalteng tahun ini,” tutupnya.

Musorprovlub Terancam Tidak Terlaksana

Selain Porprov, agenda penting lainnya yang berpotensi gagal dilaksanakan adalah Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub). Plt Ketum KONI Kalteng Christian Sancho mengatakan, selain bertugas mempersiapkan semua administrasi keolahragaan di KONI Kalteng, tugas lain yang dilaksanakan adalah Musorprovlub dalam rangka pemilihan Ketum KONI definitif.

“Untuk sekarang ini, yang saya ketahui dana KONI Kalteng nol, kosong, bagaimana mau melaksanakan musorprovlub kalau dana tidak ada, jadi terkendala, artinya musorprovlub mungkin tidak terlaksana juga,” ungkapnya.

Sancho menjelaskan, saat masa berlaku surat keputusan (SK) yang mengamanatkannya menjadi Plt Ketum KONI Kalteng berakhir pada Agustus 2023 mendatang, maka kursi kepemimpinan pengurus KONI Kalteng akan diserahkan kembali ke KONI Pusat.

“SK kepengurusan KONI ini akan berakhir bulan Maret 2024, harapan saya kepengurusan KONI ini akan berjalan saja hingga Maret, usai penyelenggaraan pemilukada, hingga pra PON, demi menghindari konflik kepentingan,” jelasnya.

Sancho menyebut, dibutuhkan berbagai persiapan untuk menyelenggarakan musorprovlub. Perlu mengundang seluruh cabor se-Kalteng yang berjumlah 48, pengurus KONI dari 14 kabupaten/kota, persiapan sejumlah administrasi, tempat acara, dan lain-lain.

“Makanya nanti setelah SK saya berakhir Agustus mendatang, maka akan ada karteker, tapi karteker itu juga melibatkan pengurus internal dalam pelaksanaan,” tandasnya. (dan/bah/ce/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/