SAMPIT-Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor mengatakan akan mengupayakan agar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Perusahan Besar Swasta (PBS) bidang perkebunan sawit yang didaerah bisa terlialisasi untuk Kabupaten ini.
“Saya berusaha agar DBH dari PBS perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah ini dapat terlialisasi, dan saya targetkan 66 persen untuk Kabupaten Kotim ini, kalau tidak segitu paling tidak 50 persen lah,” kata Halikinnor, Selasa (5/7).
Dirinya mengatakan akan melakukan pertemuan dengan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada 7 Juli 2022 ini, ia juga berharap DBH dari PBS itu dapat terwujud.
“Jujur selama ini daerah kita memiliki PBS terbanyak, tetapi selama ini juga manfaatnya belum dirasakan langsung oleh daerah kita, maka dari itu diharapkan DBH dari PBS dapat diwujudkan,” ucap Halikin.
Ia juga mengatakan kalau DBH dari PBS perkebunan kelapa sawit itu terwujud maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim juga dapat meningkat, dan berharap DBH dari perusahaan itu besarnya sama dengan DBH pajak kendaraan bermotor yaitu 66 persen.
“Saya juga akan sampaikan dengan Menko bagaimana kewajiban perusahaan yaitu minimal 20 persen plasma. Karena itu lah harapan hajat hidup masyarakat kita saat ini. Saya akan perjuangan dan suarakan di pusat,” ujar Halikin.
Menurutnya untuk memperjuangkan DBH dari perkebunan kelapa sawit ini, Kabupaten penghasil sawit di Indonesia telah membentuk Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI), asosiasi ini sebagai wadah Pemerintah kabupaten memperjuangkan bagi hasil perkebunan, yang salah satu inisiatornya adalah dirinya sendiri.
“Saya salah satu inisiator pembentukan AKAPSI dan kami didorong sekali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia untuk memperjuangkan asosiasi ini, dan Alhamdulillah sudah terbentuk,” terang Halikin
Ia juga sangat optimistis, dengan DBH Kelapa Sawit yang nantinya langsung masuk ke rekening Kabupaten Kotim, sangat menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten Kotim ini, dan harapkan awal tahun 2023 nanti sudah dapat direalisasikan.
“Insya Allah kalau DBH itu terlialisasi, doawal tahun 2023, maka anggaran untuk pembangunan Kabupaten Kotim akan melonjak lagi, karena APBD kita saat ini kurang lebih sebesar Rp 2 triliun, Dengan terlialisasinya DBH itu, tidak menutup kemungkinan APBD kita akan lebih meningkat hingga Rp 3 triliun,” tutupnya. (bah/ans/ko)
