PANGKALAN BUN– Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan kunjungan kerja ke Bandung Barat untuk melakukan kajian dan cara penanganan dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa waktu lalu.
Menurut anggota Komisi A dr Eryansyah, kegiatan ini dilakukan untuk segera melakukan cara penanganan. Mengingat tingginya kasus perempuan dan anak yang terjadi di Kobar sudah sangat memprihatinkan. Sehingga perlu langkah cepat dinas terkait bersama dengan DPRD mencari solusinya. Pihaknya melihat cara kerja menuju Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat.
“Kenapa di sini, karena mereka dalam menangani kasus begitu cepat dan tanggap. Kami ingin melihat yang sudah dilakukan selama ini oleh dinas mereka,” katanya.
Selain itu, dengan dipilihnya Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan kunjungan, selama beberapa tahun terakhir ini, keberhasilan atas kasus yang ditangani cukup signifikan dibanding daerah lain. Dinas terkait juga mendampingi korban hingga ke ranah tuntutan hukum atau hanya hingga mediasi saja. Politisi Partai Golkar menambahkan, pihaknya bersama dengan anggota yang lain juga ingin menggali terkait advokasi yang diberikan. Di mana dalam kasus kekerasan ini korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak ini perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Kami berharap nantinya setelah melakukan kunker di sini mendapatkan ilmu dan referensi dalam memberikan sanksi berat bagi pelaku. Tentunya sesuai undang-undang yang berlaku,”ucapnya.(son/ram)
PANGKALAN BUN– Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan kunjungan kerja ke Bandung Barat untuk melakukan kajian dan cara penanganan dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa waktu lalu.
Menurut anggota Komisi A dr Eryansyah, kegiatan ini dilakukan untuk segera melakukan cara penanganan. Mengingat tingginya kasus perempuan dan anak yang terjadi di Kobar sudah sangat memprihatinkan. Sehingga perlu langkah cepat dinas terkait bersama dengan DPRD mencari solusinya. Pihaknya melihat cara kerja menuju Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat.
“Kenapa di sini, karena mereka dalam menangani kasus begitu cepat dan tanggap. Kami ingin melihat yang sudah dilakukan selama ini oleh dinas mereka,” katanya.
Selain itu, dengan dipilihnya Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan kunjungan, selama beberapa tahun terakhir ini, keberhasilan atas kasus yang ditangani cukup signifikan dibanding daerah lain. Dinas terkait juga mendampingi korban hingga ke ranah tuntutan hukum atau hanya hingga mediasi saja. Politisi Partai Golkar menambahkan, pihaknya bersama dengan anggota yang lain juga ingin menggali terkait advokasi yang diberikan. Di mana dalam kasus kekerasan ini korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak ini perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Kami berharap nantinya setelah melakukan kunker di sini mendapatkan ilmu dan referensi dalam memberikan sanksi berat bagi pelaku. Tentunya sesuai undang-undang yang berlaku,”ucapnya.(son/ram)
