PALANGKA RAYA-Pemerintah melalui PT Pertamina berencana menghapus BBM jenis RON 90 yakni Pertalite pada 2024 mendatang. Wacana ini pun menuai tanggapan dari berbagai pihak termasuk legislator Kalteng, Sengkon.
Ia mengatakan, wacana tersebut tentu harus mempertimbangkan berbagai hal tidak hanya pada lingkungan saja yang dianggap dalah satu penyebab polusi namun juga dampaknya ke masyarakat, dan kebijakannya nanti fiharapkan tidak membebani masyarakat.
“Kami tentu menyayangkan wacana itu. Meskipun rencananya ada pengalihan subsidi ke Pertamax tapi kita kan belum mengetahui mekanisme penghitungannya seperti apa. Kami harap keputusan kebijakan itu nantinya tidak membebani masyarakat,” ujarnya, Kamis (7/9).
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng ini menilai kondisi masyarakat saat ini masih belum siap untuk menerima perubahan, karena kondisi perekonomian masyarakat masih dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.
“BBM ini kan salah satu kebutuhan masyarakat. Kalau sampai penghapusan itu terlaksana dan kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan maka itu akan membebani masyarakat. Kami sendiri ikut tentu prihatin dengan kondisi itu,” tuturnya.
Menurutnya, rencana penghapusan Pertalite dengan Pertamax Green 92 memiliki tujuan yang baik, yakni untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan. Namun meski begitu pemerintah harus mengkaji secara cermat dan mendalam bahwa kebijakan itu tidak membawa dampak negatif bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
“Kami menilai rencana itu mempunyai tujuan yang baik, hanya saja waktunya yang belum pas. Harapan kami kompensasi penghapusan itu teralisasi, karena jika ada subsidi yang sesuai maka beban masyarakat juga akan berkurang,” tukasnya. (irj/ans)
