PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng meminta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng mengosongkan gedung sekretariatnya yang berada di Jalan Tjilik Riwut, Bundaran Besar, Palangka Raya. Perintah untuk mengosongkan gedung itu dilayangkan pemprov dengan mengirimkan surat dengan Nomor 900/112/ Sekre-I 2/Dispora, tertanggal 27 Januari 2022 dan ditandatangani langsung oleh Plh Sekda Kalteng Leonard S Ampung.
Dalam surat itu, pemprov beralasan bahwa gedung itu akan digunakan untuk Sekretariat Deks Pilkada Kalteng mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu serentak 2024. Pengurus KONI Kalteng diminta paling lambat mengosongkan gedung pada 15 Februari nanti. Selain itu, pemprov juga menarik mobil yang dipinjamkan ke KONI Kalteng untuk dipergunakan personel deks pilkada.
Selain itu, pemprov juga meminta KONI Kalteng membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atau dana hibah yang diberikan pemprov. Laporan SPJ itu paling lambat disampaikan 31 Januari ini.
Ultimatum dari pemprov itu direspon oleh Cristian Sancho kepada awak media. Ketua Harian KONI Kalteng itu mengaku kaget, tak pernah terlintas dipikiran atas munculnya langkah seperti ini dari pemprov. Padahal olahraga di bawah naungan KONI merupakan organisasi yang berdampingan dengan pemerintah untuk memajukan olahraga.
“Saya harap pemprov bisa mempertimbangkan kembali, karena dengan adanya ini bisa merugikan olahraga yang ada di daerah kita,” ucap Sancho di Gedung KONI Kalteng, Sabtu (28/1).
Selain pengosongan, KONI Kalteng juga diminta untuk mengembalikan kendaran operasional. Sedangkan, untuk laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah tahun 2022 paling lambat diserahkan pada 31 Januari 2023.
“Untuk aset KONI ya seperti ini aja, kalau mobil operasional cuma satu aja, mobil itu pun merupakan peninggalan dari kepengurusan yang lama, kalau itu memang mau ditarik saya akan membuat serah terimanya nanti,” ucap Sancho.
Surat itu, menurut Sancho, merupakan buntut dari konflik internal yang selama ini masih belum selesai. Di mana adanya rapat pleno dengan penunjukan ke salah satu nama setelah mundurnya Ketua Umum KONI Kalteng Eddy Raya Samsuri.
“Saya rasa Pemprov Kalteng masih memiliki banyak gedung, kenapa harus di sini (Gedung KONI Kalteng, red) untuk dijadikan sekretariat desk pemilu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan dengan adanya tindakan ini, maka akan berdampak kepada pegiat olahraga di Kalteng. Terhitung ada 43 cabang olahraga.
Sancho juga menjelaskan bahwa ia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART dan sesuai mandat yang diberikan oleh KONI Pusat.
“Kalau memang diminta untuk keluar kami akan keluar, tapi pemerintah harus punya solusi mau dikemanakan kami ini, yang pasti masyarakat, atlet, dan pelatih bisa melihat siapa yang salah,” ucap Sancho seraya menegaskan siap untuk keluar dari gedung KONI apabila diminta untuk keluar. Bahkan ia akan segera melaksanakan rapat pleno apabila konflik ini telah kondusif.(irj/ram)
