Kamis, Mei 2, 2024
31.4 C
Palangkaraya

Pemda Diminta Antisipasi Ancaman Gagal Panen

KUALA KAPUAS – Ancaman gagal panen, yang pernah terjadi pada Tahun 2022, kembali menghantui petani, terutama di beberapa desa di Kecamatan Tamban Catur, Kapuas Timur, dan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Bahkan, hingga saat ini, panen di tahun 2023 ini belum mencapai hasil yang memuaskan bagi para petani. Situasi ini menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kunanto, ST, yang mendesak pemerintah daerah untuk segera menangani masalah ketahanan pangan.

“Gagal panen harus dihindari sebisa mungkin,” ujarnya.

Kunanto menekankan pentingnya masalah ketahanan pangan dan mengingatkan bahwa situasi ini tidak boleh dianggap sepele. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah tegas. Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang mencakup Kecamatan Tamban Catur, Kapuas Timur, Bataguh, dan Kapuas Kuala ini, mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan TNI, khususnya Kodim 1011/Klk, dalam mengatasi masalah ketahanan pangan, terutama dalam hal penyediaan saluran air yang memadai untuk petani.

“Pemerintah daerah harus segera bertindak dan berkolaborasi dengan TNI yang memiliki pengalaman dalam masalah ketahanan pangan,” tegas Legislator Nasdem ini.

Baca Juga :  Dewan Berharap Pembangunan Berdampak Positif

Sementara itu, Kepala Desa Bangun Harjo, Sutono, mengonfirmasi bahwa ancaman gagal panen, seperti yang terjadi pada tahun 2022 yang menyebabkan gagal panen total, masih berlanjut di tahun 2023 ini. Hasil panen sangat terbatas dan hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan makan.

Sutono menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah saluran air yang tidak bisa surut dengan baik, yang mengakibatkan serangan hama yang tidak terkendali pada tanaman. Ia meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk membersihkan dan memperbaiki saluran air primer dan sekunder. Selain itu, penampungan air di kolam juga perlu digali agar air dapat mengalir lebih lancar.

“Desa kami memiliki luas lahan pertanian sekitar 500 hektare, dan jika terjadi gagal panen, itu akan menjadi beban berat bagi petani kami,” tegasnya.

Sutono sangat berharap agar saluran air dapat diperbaiki melalui penggalian dan membersihkannya sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Masalah gagal panen umumnya disebabkan oleh ketidaklancaran saluran air, baik yang primer maupun sekunder. Kelebihan air di lahan persawahan yang menggenang memicu perkembangan hama dan akhirnya menyebabkan gagal panen.

Baca Juga :  Kesehatan Hewan Kurban Mesti Diperiksa

“Kami meminta pemerintah untuk segera memberikan perhatian kepada masalah ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sidorejo, Kecamatan Tamban Catur, Achmad Baidhowi, mengonfirmasi bahwa gagal panen adalah ancaman serius bagi masyarakat di desanya. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan bergantung pada hasil panen untuk kehidupan mereka.

Achmad Baidhowi mengatakan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, mereka mengalami gagal panen total karena banjir dan serangan hama tungro. Untuk tahun 2023, hasil panennya hanya sekitar 20 persen dari normalnya, karena masalah saluran air yang tidak lancar.

“Irigasi kami sangat membutuhkan perbaikan, dan kami meminta pemerintah kabupaten untuk memberikan bantuan dalam hal ini, karena mayoritas warga kami adalah petani,” katanya.(alh/uni)

KUALA KAPUAS – Ancaman gagal panen, yang pernah terjadi pada Tahun 2022, kembali menghantui petani, terutama di beberapa desa di Kecamatan Tamban Catur, Kapuas Timur, dan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Bahkan, hingga saat ini, panen di tahun 2023 ini belum mencapai hasil yang memuaskan bagi para petani. Situasi ini menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kunanto, ST, yang mendesak pemerintah daerah untuk segera menangani masalah ketahanan pangan.

“Gagal panen harus dihindari sebisa mungkin,” ujarnya.

Kunanto menekankan pentingnya masalah ketahanan pangan dan mengingatkan bahwa situasi ini tidak boleh dianggap sepele. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah tegas. Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang mencakup Kecamatan Tamban Catur, Kapuas Timur, Bataguh, dan Kapuas Kuala ini, mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan TNI, khususnya Kodim 1011/Klk, dalam mengatasi masalah ketahanan pangan, terutama dalam hal penyediaan saluran air yang memadai untuk petani.

“Pemerintah daerah harus segera bertindak dan berkolaborasi dengan TNI yang memiliki pengalaman dalam masalah ketahanan pangan,” tegas Legislator Nasdem ini.

Baca Juga :  Dewan Berharap Pembangunan Berdampak Positif

Sementara itu, Kepala Desa Bangun Harjo, Sutono, mengonfirmasi bahwa ancaman gagal panen, seperti yang terjadi pada tahun 2022 yang menyebabkan gagal panen total, masih berlanjut di tahun 2023 ini. Hasil panen sangat terbatas dan hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan makan.

Sutono menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah saluran air yang tidak bisa surut dengan baik, yang mengakibatkan serangan hama yang tidak terkendali pada tanaman. Ia meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk membersihkan dan memperbaiki saluran air primer dan sekunder. Selain itu, penampungan air di kolam juga perlu digali agar air dapat mengalir lebih lancar.

“Desa kami memiliki luas lahan pertanian sekitar 500 hektare, dan jika terjadi gagal panen, itu akan menjadi beban berat bagi petani kami,” tegasnya.

Sutono sangat berharap agar saluran air dapat diperbaiki melalui penggalian dan membersihkannya sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Masalah gagal panen umumnya disebabkan oleh ketidaklancaran saluran air, baik yang primer maupun sekunder. Kelebihan air di lahan persawahan yang menggenang memicu perkembangan hama dan akhirnya menyebabkan gagal panen.

Baca Juga :  Kesehatan Hewan Kurban Mesti Diperiksa

“Kami meminta pemerintah untuk segera memberikan perhatian kepada masalah ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sidorejo, Kecamatan Tamban Catur, Achmad Baidhowi, mengonfirmasi bahwa gagal panen adalah ancaman serius bagi masyarakat di desanya. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan bergantung pada hasil panen untuk kehidupan mereka.

Achmad Baidhowi mengatakan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, mereka mengalami gagal panen total karena banjir dan serangan hama tungro. Untuk tahun 2023, hasil panennya hanya sekitar 20 persen dari normalnya, karena masalah saluran air yang tidak lancar.

“Irigasi kami sangat membutuhkan perbaikan, dan kami meminta pemerintah kabupaten untuk memberikan bantuan dalam hal ini, karena mayoritas warga kami adalah petani,” katanya.(alh/uni)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/