PALANGKA RAYA – Terkait jalan keluar musibah Ablasi di Bantaran Sungai Kahayan yang membuat rumah warga baik di Flamboyan dan Jalan Kalimantan terdampak, kini Pemerintah Kota Palangka Raya tengah mengkaji langkah apa yang harus dilakukan untuk memindahkan (relokasi) warga. Khususnya yang bermukim di daerah rawan bencana longsor akibat ablasi tersebut.
“Demi mencari jalan tengah terkait Ablasi ,kami sudah melaksanakan koordinasi bersama pihak terkait, untuk menangani permasalah tanah longsor yang terjadi akibat ablasi DAS Kahayan belum lama ini,” ungkap Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Selasa (24/1).
Musibah yang menimpa warganya, menurut Fairid, longsor yang membuat rusak parah hunian sejumlah warga yang bermukim di DAS Kahayan beberapa waktu lalu, menjadi langkah untuk merelokasi penduduk. Saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya bersama dinas terkait tengah menyiapkan skema relokasi itu, agar betul-betul terealisasi kedepannya.
“Berkaca dengan adanya kasus ini juga menjadi langkah untuk bisa merelokasikan warga ke tempat yang lebih aman dan layak. Dulu ada warga yang tak mau pindah, namun setelah melihat langsung yang kena longsor jadi mau untuk direlokasi, ini menjadi awal langkah kedepan agar kiranya relokasi itu bisa terlaksana,” bebernya.
Meskipun saat ini masih ada warga yang belum mau untuk direlokasi, wali kota tetap mengingatkan kebijakan relokasi warga diambil dengan pertimbangan yang matang dan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat, dengan musyawarah atar pemerintah dan masyarakat.
“Kalau dari pembicaraan dengan warga kemarin, memang masih ada yang keberatan dan tidak ingin pindah. Namun sekali lagi ini demi mereka juga, demi keselamatan mereka, karena kejadian serupa bisa terjadi kapan saja,” ujar Fairid.
Pemerintah Kota Palangka Raya terus bergerak untuk melakukan pendataan dan administrasi warga yang bermukim di kawasan rawan longsor. Tempat yang menjadi lokasi pemindahan warga juga masih dalam tahap pengkajian secara mendalam.
“Intinya bagaimana untuk mencarikan solusi agar relokasi warga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan atau regulasi, sehingga warga yang menolak agar bisa betul- memikirkan jangka panjangnya apabila masih bertahan,” tutupnya. (ena/ans)
