PALANGKA RAYA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat dinamika dan kemajuan dari proses demokratisasi. IDI yang disusun berdasarkan fakta dan kasus riil yang terjadi di masyarakat, sangat membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan demokrasi yang lebih tepat sasaran, baik dari substansinya maupun prioritas wilayahnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah Andi Arsyad mengatakan, tahun ini telah memasuki tahun ke-13 penghitungan IDI dan selama itu pula, Kemenkopolhukam, BPS, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas serta seluruh stakeholder terkait telah mengambil peran penting dalam mengumpulkan data dan menghitung IDI.
“Selama tiga belas tahun ini, perkembangan demokrasi di Kalteng bergerak sangat dinamis,” katanya saat menyampaikan sambutan pada Forum Group Discussion (FGD) IDI Kalteng di Hotel Aquarius Palangka Raya, Selasa (8/2).
Diungkapkannya, IDI telah menjadi ukuran strategis di pemerintah pusat maupun daerah. Diharapkan semua perangkat pemerintah yang terkait semakin progresif dengan menerapkan arah pembangunan yang komprehensif.
“Demokrasi yang baik meniscayakan pemerintahan dikelola dengan seefisien dan seefektif mungkin, karena memberi ruang pada kontrol dari legislatif, pers, maupun masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah Eko Marsoro mengatakan, IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi.
“Tiga aspek pembentuk IDI diantaranya aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi,” katanya.
Ketiga aspek demokrasi ini merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya, mengingat metode penghitungan IDI sebelumnya belum mencakup dari sisi ekonomi dan sosial. Pada penghitungan IDI metode baru juga mulai dilakukan penghitungan IDI pada tingkat pusat. “Sehingga IDI Indonesia dihasilkan dari gabungan IDI pusat dengan semua IDI provinsi,” tegasnya.
Dijelaskannya, dengan penghitungan metode baru capaian IDI Kalteng tahun 2019 tercatat sebesar 67,27 atau berkategori sedang dan mengalami kenaikan di tahun 2020 yang tercatat sebesar 70,61 atau berkategori sedang.
“Jika dilihat dari peringkat, Kalteng tercatat pada peringkat ke-27 nasional kondisi 2019 dan tercatat mengalami kenaikan peringkat menjadi peringkat ke-25 kondisi 2020,” jelasnya.
Pasalnya, dari aspek kebebasan pada tahun 2019 tercatat sebesar 70,94 berkategori sedang, naik menjadi 84,33 atau kategori baik di tahun 2020. Aspek kesetaraan kondisi tahun 2019 tercatat sebesar 69,21 pada kategori sedang, sedikit mengalami kenaikan menjadi 70,87 di tahun 2020 atau kategori sedang.
“Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi di tahun 2019 tercatat sebesar 61,33 berkategori sedang, lalu mengalami penurunan menjadi 56,74 di tahun 2020. Nilai tersebut termasuk kategori buruk,” pungkasnya. (abw/ens/ko)
